Realisasi DBH 2020 Hanya 22 Persen, DPRD Ternate Temui BPKPAD Maluku Utara

Tandaseru — Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, tahun anggaran 2020 tidak mencapai target. Target 2020 yang dirancang sebelumnya mencapai Rp 112 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid mengatakan, penyerapan DBH dari sektor pajak setiap tahun tidak mencapai target atau tidak terealisasi 100 persen.

“Target anggaran 2020 untuk Kota Ternate sebesar Rp 119 miliar, sedangkan yang terealisasi itu hanya 22 persen atau hanya Rp 27 miliar lebih. Jadi ada 70 persen lebih yang tidak terealisasi. Nah, untuk itu kami datangi BPKPAD Pemprov Malut untuk menanyakan ihwal apa sehingga tidak terealisasi sebesar itu,” ujar Mubin saat ditemui di halaman Kantor Gubernur, Rabu (3/3).

Mubin bilang, target atau estimasi pendapatan yang didesain Pemkot Ternate kemudian ditetapkan bersama DPRD dalam bentuk peraturan daerah ternyata tidak sesuai dengan alokasi pendapatan dari DBH sendiri. Hal ini membuat Komisi ll ingin mencari tahu secara pasti.

“Sehingga ke depannya tidak perlu mengestimasi atau menggenjot DBH itu begitu besar padahal yang terealisasi hanya sebesar 22 persen,” tukasnya.

“Ternyata target mereka tidak sesuai dengan kondisi objektif yang sebenarnya, itu permasalahanya. Bahkan ada juga tunggakan di triwulan tiga sebesar Rp 4 miliar dan triwulan empat belum diketahui. Nanti dilihat sesuai dengan perhitungan penganggaran dan keputusan Gubernur,” beber politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

Mubin menyebutkan, terdapat lima sumber DBH Kota Ternate namun yang terealisasi hanya empat. Yakni pajak bahan bakar kendaraan bermotor target Rp 42 miliar, realisasi hanya Rp 8,9 miliar. Pajak balik nama kendaraan bermotor target Rp 19 miliar, realisasi Rp 5,2 miliar lebih.

Pajak kendaraan bermotor target Rp 36 miliar, realisasi Rp 6 miliar lebih. Pajak air permukaan target Rp 14 miliar, realisasi Rp 0. Serta pajak rokok target Rp 7 miliar, realisasi Rp 7 miliar atau 100 persen.

“Masih terdapat kurang lebih Rp 132 miliar dari target Rp 119 miliar yang kami tetapkan. Jadi kami menghawatirkan pemerintah menargetkan ini hanya untuk menutupi defisit, jadi pengganggaran kita kurang bagus,” tandasnya.