Tandaseru — Demi mendorong percepatan pembangunan pascabanjir di Provinsi Maluku Utara, Pemprov berencana mengusulkan sejumlah permintaan ke Pemerintah Pusat melalui Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jhon Wempi Wetipo yang rencananya akan berkunjung ke Halmahera Utara Kamis (28/1) besok.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menegaskan, permintaan yang akan disampaikan Pemerintah Daerah menyangkut dengan penanganan pembangunan pascabanjir yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Malut beberapa waktu lalu.
“Kebetulan besok Wamen datang, kita akan sampaikan permintaan, mengingat kita sangat membutuhkan anggaran dari pusat dalam penanganan pembangunan usai banjir di Malut,” ujar Sekda, Rabu (27/1).
Ia bilang, Dana Tak Tersangka (DTT) Provinsi Malut saat ini tidak mampu membiayai kebutuhan bencana yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota mulai dari penanganan Covid-19 hingga bencana banjir.
“Tentu ini sangat mahal, apalagi DTT kita terbatas. Besaran DTT-nya nanti bisa ditanyakan ke Dinas PUPR,” ungkapnya.
Sekprov menambahkan, Pemprov Malut pada prinsipnya memberikan support bagi kabupaten/kota yang telah membuat penanganan tanggap darurat pascabencana.
“Biasanya langkah awal yang kita tangani adalah tanggapnya, setelah itu baru kita pikirkan langkah selanjutnya misalnya rehab dan rekontruksi,” katanya.
Terputusnya akses penghubung antara Kecamatan Loloda Utara dan Galela Utara juga menjadi perhatian serius Pemprov Malut.
“Kesediaan berupa stok makanan dan lainnya sudah ditangani oleh kabupaten, dan insya Allah tahap berikutnya juga akan dikirimkan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan