Siap-siap, Tahun Ini Inspektorat Tidore Mulai Audit DD yang Mengalir ke Bumdes

Tandaseru — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mendesak Inspektorat tidak hanya mengaudit proyek kegiatan yang ada di desa saja. Audit juga harus dilakukan terhadap penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melalui Dana Desa.

Kepala DPMD Tikep Abdul Rasid mengatakan, sesuai penilaian DPMD, masalah terbesar DD ada pada penyertaan modal dari desa ke Bumdes.

“Karena rata-rata Dana Desa yang bermasalah ini adalah penyertaan modal ke Bumdes itu, hampir semua. Seharusnya ini yang juga diaudit Inspektorat, karena selama ini Inspektorat belum terlihat lakukan audit penyertaan modal ke Bumdes itu,” ungkap Abdul Rasid saat dikonfirmasi, Minggu (24/1).

Ia menegaskan, pentingnya dilakukan audit penyertaan modal ke Bumdes agar Bumdes tidak seenaknya mengelola anggaran tanpa membuat laporan pertanggungjawaban.

“Karena Bumdes ini beberapa tahun terakhir ini sangat enak sekali. Mereka waktu ambil uang mengganggap bahwa uang itu mereka punya, dan sesuka hati mau buat apa, akhirnya pertanggungjawaban tidak buat. Karena mereka pikir nanti desa yang buat laporan. Ini yang keliru. Makanya banyak masalah yang muncul atas penyelewengan Dana Desa,” jabar Abdul Rasid.

Ia menjelaskan, rata-rata penyertaan modal yang mengalir ke Bumdes terbilang besar.

“Rata-rata anggaran yang mereka kelola itu bahkan mencapai Rp 500 sampai Rp 700 juta. Tentu ini bukan anggaran yang kecil,” bebernya.

Kepala Inspektorat Tikep Arif Rajabessy yang dikonfirmasi terpisah mengakui jika penyertaan modal dari DD ke Bumdes tahun-tahun sebelumnya memang tidak diaudit Inspektorat. Pasalnya, selama ini belum ada aturan yang mengikat soal audit dana Bumdes.

Namun sesuai aturan baru Kementerian Dalam Negeri, kata Arif, pada tahun 2021 ini Inspektorat diberi kewenangan mengaudit penyertaan modal yang dikucurkan ke Bumdes.

“Tahun 2021 ini mulai diberlakukan soal aturan baru itu. Jadi nanti akan diaudit juga dana yang dikucurkan ke Bumdes itu, karena saat ini sudah banyak Bumdes yang ada disetiap desa,” ujar Arif.