Tandaseru — Pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka pintu lebar-lebar investasi operator swasta dalam bidang jasa pelayanan angkutan penyeberangan. Pasalnya, saat ini jumlah armada feri yang beroperasi di Malut dinilai masih terlalu minim.

Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Selasa (12/1) mengungkapkan, Pemerintah menginginkan pihak swasta turut diberdayakan dalam bidang angkutan penyeberangan.

“Karena feri yang ada ini yang rutin berlayar tiap hari paling Bastiong (Ternate, red), Sofifi, Tidore, Sidangoli (Halmahera Barat, red). Sementara daerah-daerah lain ada yang dua minggu sekali, ada yang satu bulan satu kali. Itu yang punya pemerintah,” tuturnya.

Saat ini, ia berujar, pihak swasta mulai mengisi slot-slot kosong rute pelayaran di kabupaten/kota yang tak sanggup dirambah ASDP.

“Yang paling padat saat ini (rute) Babang-Saketa (Halmahera Selatan, red). (Rute) itu butuh feri (berlayar) tiap hari, sementara feri-feri punya pemerintah kan tidak bisa memenuhi semua itu,” ujarnya.

Karena itu, Gubernur meminta pihak swasta diberikan kesempatan yang sama untuk beroperasi di Malut.

“Tidak boleh kita memonopoli, biarlah swasta diberikan kesempatan untuk mengisi rute-rute kosong itu,” pungkasnya.