2021, Dinas Pertanian Dorong Hasil Perkebunan Malut Diekspor ke Luar Negeri

Tandaseru — Memperingati Hari Perkebunan yang ke-63 10 Desember 2020, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dan Dinas Pertanian Kota Ternate bakal menggenjot ekspor di sektor perkebunan.

Kepala Dinas Pertanian Malut Muhammad Rizal Ismail menuturkan, dalam mendukung program yang dicanangkan Gubernur Malut, yaitu Gerakan Orientasi Rakyat Sejahtera (Gosora), Dinas Pertanian berkomitmen membenahi kelapa, pala, dan cengkih. Ketiganya merupakan komoditas khas Malut.

“Kita target perbaiki mutu kelapa, pala dan cengkih agar bisa diekspor langsung dari Malut,” ujarnya.

Ia juga mengaku, target ekspor langsung dari Malut bakal dilangsungkan pada tahun 2021 mendatang. Saat ini, yang digenjot adalah perbaikan mutu, benahi kelembagaan petani dan bangun sistem IT untuk mempermudah pembayaran dari luar negeri terhadap eksportir di Malut.

“Dan saat ini petugas dikerahkan untuk pembinaan kepada para petani dalam perbaikan mutu,” tuturnya.

Negara yang ditergetkan menjadi negara tujuan ekspor diantaranya India, Arab Saudi dan Eropa. Dinas Pertanian juga menyiapkan segala hal agar kegiatan ekspor bersifat berkelanjutan.

“Kita sudah berkomunikasi dengan semua stakeholders, baik itu dari Bea Cukai, Karantina dan Pelindo,” sambung Rizal.

Dinas Pertanian Malut juga sudah berkoordinasi dengan tujuh kabupaten/kota yaitu Ternate, Tidore Kepulauan, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Halmahera Barat untuk perbaikan mutu.

Sementara di tempat terpisah, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kota Ternate Tatang Bahtiar mengatakan, Dinas Pertanian Ternate juga siap mendukung ekspor dari Malut dengan melihat pelabuhan ekspor dan produksi barang baik itu pala, cengkih dan kelapa.

“Syarat untuk ekspor langsung dari Malut harus 50 kontainer, jadi bentuk dukungan kita yaitu sosialisasi ke petani produk ekspor seperti apa yang dibutuhkan di negara tujuan,” terangnya.

Menurut dia, ekspor langsung dari Malut perlu dilakukan. Sebab jika harus transit di daerah lain, misalnya Sulawesi, maka hasl bumi tersebut diklaim sebagai komoditas ekspor daerah tersebut.

“Padahal itu kan barangnya dari Malut tapi ekspor dilakukan dari mereka. Kalau barang tidak bagus baru salahkan ke Malut. Maka untuk jaga itu kita perlu ekspor langsung,” tandasnya.