Sekilas Info

Anggota DPRD Morotai Blak-blakan Soal Dana Pinjaman Rp 200 Miliar

Anggota Banggar DPRD Morotai, Fadli Djaguna. (Tandaseru/Irjan)

Tandaseru -- Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Pulau Morotai Fadli Djaguna hingga kini masih menyesalkan sikap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pulau Morotai Abjan Sofyan dalam rapat pembahasan APBD-P tahun anggaran 2020 dan pinjaman Pemda senilai Rp 200 miliar Rabu (21/10) kemarin.

Menurut Anggota Badan Anggaran ini, DPRD memiliki kewenangan untuk mempelajari dokumen APBD Perubahan sehingga hasil dari refocusing dan realokasi anggaran dapat diketahui dengan jelas.

"Satu hal yang patut diketahui bahwa substansi dari rapat kemarin itu ada dua agenda yaitu pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 dan pinjamam Rp 200 miliar. Untuk APBD Perubahan ini kami harus mengetahui substansi dari refocusing dan realokasi, kita harus tahu di APBD-P, karena hasil dari refocusing dan realokasi sangat penting. Akan tetapi fakta di lapangan berubah pada saat pembahasan kemarin," ujar Fadli yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Morotai ini kepada tandaseru.com, Kamis (22/10).

Fadli bilang, terkait dengan Pinjaman Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 200 miliar, daerah harusnya mempergunakan sesuai kebutuhan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020, daerah dibolehkan melakukan pinjaman untuk menangani dampak pandemi. Namun pinjaman dilakukan untuk hal yang amat substantif.

“Yang pertama, PP 43 memerintahkan boleh melakukan pinjaman ke PT SMI, tapi dalam rangka untuk mendongkrak stabilitas ekonomi misalnya UMKM, usaha mandiri, koperasi, itu dibiayai saat masa pandemi akibat dari bencana nasional,” jabarnya.

"Tidak harus urgensinya bangun pagar, gedung sekolah. Kira-kira orang terpapar virus, apakah pagar yang harus diberikan begitu?" sambung Fadli.

Menurutnya, pembayaran pinjaman sebesar Rp 200 miliar beserta bunganya cukup membebani keuangan daerah. Karena itu, penggunaannya benar-benar harus tepat sasaran sesuai perintah regulasi.

"Belum lagi ditambah defisit Rp 146 miliar, belum lagi utang tanah kita dan belum lagi multiyears. Semua hutang bawaan ini akan berpengaruh pada skema pemerintahan yang akan datang," tegasnya.

Sejauh ini, kata Fadli, Pemerintah Daerah Morotai belum memberikan penjelasan rinci ke DPRD terkait dengan pinjaman itu. Maka lembaga legislatif tersebut bersikap tegas menolak.

“Sebab jika hutang ini tidak mampu dipertanggungjawabkan maka bebannya akan ditanggung oleh generasi kita,” ujarnya.

"Jadi kami DPRD mempertegas bahwa kami menolak soal pinjaman Rp 200 miliar. Sebab ini efeknya lebih berbahaya untuk masa depan rakyat Morotai. Sebab tidak ada urgensinya melakukan pinjaman Rp 200 miliar dalam kondisi Morotai tentang pemulihan ekonomi. Kalau bicara pemulihan ekononi, kenapa harus ada kebijakan karantina? Seharusnya karantina dihentikan supaya orang bisa keluar masuk Morotai agar memperbaiki siklus ekonomi kita di Morotai. Bagaimana bisa kita bicara pemulihan ekonomi sedangkan masih ada karantina?" bebernya.

Fadli menambahkan, DPRD akan menggelar rapat internal membahas persoalan tersebut.

“Setelahnya akan kita panggil  TAPD untuk menghadiri rapat selanjutnya soal pembahasan APBD Perubahan,” tandasnya.

Penulis: Irjan Rahaguna
Editor: Sahril Abdullah