Setahun, Pemkot Tidore Perlu Rp 24 Miliar untuk Biayai BPJS Warga

Tandaseru — Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan dr. Abdullah Maradjabessy mengungkapkan total ada 42.178 jiwa masyarakat di Kota Tikep yang belum terdaftar sebagai pemegang kartu BPJS Kesehatan. Untuk itu, 42.178 jiwa tersebut akan dimasukkan dalam program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) atau BPJS yang dibayar melalui APBD.

“Dari data BPJS kesehatan yang kami terima, jumlah jiwa di Tikep sebanyak 112.776 jiwa. Yang sudah terdaftar atau sudah miliki kartu BPJS sebanyak 70.598 jiwa, kalau yang belum terdaftar itu 42.178 jiwa. Makanya ini yang rencana kami dorong masuk dalam jamkesda di 2021 agar mereka segera dapat BPJS yang iurannya akan dibayar melalui APBD,” ungkap dr. Abdullah, Jumat (9/10).

Abdullah menguraikan, dari 70.598 itu terhitung warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBN atau masyarakat yang masuk jamkesmas dan dibiayai melalui APBN sebanyak 29.367 jiwa, PBI APBD yang ditanggulangi anggarannya melalui Pemerintah Provinsi Maluku Utara 1.798 jiwa, serta PBI APBD yang ditanggulangi Pemerintah Kota Tikep sebanyak 10.248 jiwa.

Sementara Pekerja Penerima Upah seperti ASN, TNI, dan POLRI sebanyak 19.442 jiwa, pensiunan sebanyak 1.911 jiwa, sedangkan Pekerja Bukan Penerima Upah atau mengikuti BPJS Mandiri sebanyak 7.832 jiwa.

“Jadi kalau dilihat dari data yang belum terdaftar itu, kalau dibiayai melalui APBD maka dalam satu tahun itu Pemkot siapkan anggaran kurang lebih Rp 24 miliar,” katanya.

Abdullah menjelaskan, tentu pembiayaan BPJS Kesehatan masyarakat yang masuk jamkesda yang dibiayai melalui APBD memakan anggaran cukup besar.

“Kenapa saya sampaikan perlu siapkan anggaran Rp 24 miliar, karena kalau dihitung yang belum terdaftar atau belum ada BPJS sebanyak 42.178, baru ditambahkan dengan 12 ribu jiwa yang terhitung dari yang sudah terdaftar dan dibiayai melalui APBD baik Provinsi maupun Kota, baru juga ditambahkan dengan 7.832 jiwa pekerja bukan penerima upah yang sudah terdaftar atau ikut BPJS mandiri itu maka total 62 ribu jiwa lebih yang akan dibiayai melalui APBD. Dari 62 ribu jiwa itu, sekitar 15 persen atau 9 ribu jiwa yang ditanggung Provinsi, maka murni yang dibiayai APBD Tikep 53.133 jiwa. Kalau 53.133 itu dikali satu tahun dengan premi Rp 37.800 maka sekitar Rp 24 miliar lebih yang disiapkan Pemkot di 2021,” pungkasnya.