Tandaseru — Pulau Maitara di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara telah dicanangkan sebagai salah satu pulau di Malut yang terbebas dari pornografi anak. Pelaksanaan kegiatan pencanangan Pulau Maitara bebas pornografi anak yang diselenggarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kamis (24/9) merupakan upaya mengedukasi anak serta memberikan perlindungan bagi tumbuh kembang anak.
Kepala Dinas PPPA Provinsi Malut Musrifah Alhadar dalam laporannya menyampaikan, penelitian terkini yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan UNICEF tahun 2014 menunjukkan sebagian besar anak dan remaja, baik di perdesaan dan perkotaan, telah terpapar konten pornografi. Terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang bernuansa vulgar.
Menurutnya, penggunaan internet untuk mengakses situs-situs porno memang sangat sulit untuk dihindari, mengingat situs-situs semacam itu tersedia sangat banyak di dunia maya. Hal ini terlihat dari masuknya situs-situs porno di search engine sebagai ‘Top 10 Website’ yang paling banyak dikunjungi.
“Dengan melihat jumlah pengakses situs-situs porno di internet yang cenderung meningkat dari hari ke hari, maka perlu diwaspadai dampak penggunaan teknologi tersebut terhadap kesehatan mental dan hubungan interpersonal si pengguna, termasuk dampaknya pada anak-anak sebagai pengguna maupun sebagai objek pornografi,” tuturnya.
“Kondisi ini tentu saja berbahaya dan memiliki dampak jangka panjang jika tidak ada penanganan serius oleh pemerintah maupun dari keluarga sebagai lingkungan terdekat dan juga dari masyarakat yang berada dalam suatu wilayah dimana anak itu berada,” ungkap Musrifah.
Untuk itu, keinginan yang suci ini dimulai dari Pulau kecil bernama Pulau Maitara yang lebih familiar dikenal dengan Pulau Uang Seribu. Di Maitara, terdapat empat desa yakni Desa Maitara, Desa Maitara Selatan, Desa Maitara Tengah dan Desa Maitara Utara.
Pelaksanaan kegiatan dikemas dengan mengusung konsep “Seribu Mimpi Maitara (SerbuMMI) untuk Anak Maluku Utara”, dengan harapan agar mimpi-mimpi anak-anak Maluku Utara akan dimulai dari Pulau Uang Seribu ini.
Kunjungan Kementerian PPPA ke pulau kecil ini akan memberikan inspirasi tersendiri dan semangat untuk Pemerintah dan masyarakat Maluku Utara untuk berkomitment dalam memenuhi kepentingan terbaik anak.
Sementara itu, dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Staf Ahli Idham Umasangaji menyampaikan, Maluku Utara dengan jumlah anak kurang lebih sebanyak 461.621 pada tahun lalu, 37.402 anak tersebut berada di Kota Tidore Kepulauan dan 680 diantaranya berada di Pulau Maitara. Dari data laporan kekerasan, belum pernah terlapor dan tercatat kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak yang terjadi di Pulau Maitara.
“Dengan kondisi tersebut, kami sangat mendukung Pencanangan Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi dan berharap menjadi pilot project bagi wilayah lainnya dalam mewujudkan perlindungan anak khususnya dari bahaya pornografi serta berharap kepada aparatur desa dan semua elemen masyarakat berkomitmen dalam menjalankan sistem perlindungan anak,” tuturnya.
Dikatakannya, mewujudkan pulau bebas pornografi bukan berarti menolak perkembangan informasi khususnya melalui internet. Namun dengan upaya bersama oleh seluruh unsur masyarakat, pemerintah dan anak itu sendiri untuk berkomitmen agar anak-anak tidak terpapar dengan pornografi.
“Untuk itu kami mengajak semua pihak mulai dari orang tua, guru, hingga Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam upaya melindungi anak dari ancaman pornografi dengan bersama-sama bergandeng tangan, dan menjaga agar anak-anak tidak menjadi korban dari teknologi ke depan,” pintanya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, ia sangat berharap peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan dan perlindungan anak akan semakin menunjang terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Maluku Utara.
Sementara sambutan Menteri PPPA yang disampaikan Deputi Bidang Perlindungan Anak Nahar SH menyampaikan, sumber daya yang paling berharga bagi suatu negara adalah sumber daya manusianya. Menurutnya tidak ada negara maju tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Dikatakannya, investasi terbesar di Indonesia berada di tangan 30,1% atau 79,55 juta anak Indonesia sesuai hasil sensus BPS tahun 2018.
“Dari angka tersebut pentingnya kita memenuhi hak-hak anak,” ucapnya.
Selain itu, Nahar juga menjelaskan di Maluku Utara saat ini telah dicanangkan delapan Desa Bebas Pornografi. Untuk itu dirinya berharap, ke depan semakin banyak lagi desa/kelurahan di Maluku Utara yang memberikan komitmennya dalam mencegah pornografi anak.
“Harap diperhatikan, kegiatan ini jangan hanya sebatas seremonial saja tetapi benar-benar disertai dengan langkah konkrit. Untuk itu peningkatan kapasitas perangkat di empat desa sangat dibutuhkan,” tukasnya.
Dia menambahkan, saat ini Kementerian PPPA telah meratifikasi konvensi hak anak yang telah diturunkan ke dalam berbagai undang-undang, salah satunya undang-undang perlindungan anak.
Kegiatan pencanangan Pulau Maitara Bebas Pornografi juga dirangkaikan dengan pembacaan komitmen bersama sebagai Pulau Bebas Pornografi, penandatanganan pakta integritas pencegahan perkawinan anak di Provinsi Malut, pengukuhan Bunda Forum Anak Maluku Utara kepada Faoniah Jauhar Kasuba disertai dengan penyerahan cenderamata sekaligus peninjauan industri rumahan (pengolahan ikan fufu) hasil produk lokal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim serta Wakil Wali Kota Muhammad Sinen, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, Ketua DPRD Malut Kuntu Daud, Forkopimda Malut dan Kota Tidore Kepulauan dan dihadiri masyarakat setempat.(Hms/Adv)
Tinggalkan Balasan