Tandaseru — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi wilayah Maluku Utara, Senin (10/8).
Kegiatan tersebut dihadiri Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Perumahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Agus Riyanto dan seluruh perwakilan BPBD di Malut yang berlangsung di Hotel Grand Tabona, Kecamatan Ternate Selatan tersebut.
Agus Riyanto mengatakan, dana hibah yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Malut sekitar Rp 69 miliar lebih untuk 7 daerah, termasuk Pemprov Malut. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pada tahap pascabencana.
“Mengapa ini penting? Agar wilayah atau areal yang terkena dampak bencana dipulihkan kembali,” kata Agus.
Menurutnya, pemulihan areal pascabencana harus segera ditanggulangi seperti talud penahan longsor atau abrasi. Pasalnya saat ini masyarakat tengah dihadapkan dengan bencana Covid-19.
”Masyarakat dihadapkan dua kali dengan bencana, Covid, juga ancaman longsor atau abrasi juga bencana,” terangnya.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Malut, Yunus Badar menyatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut agar adanya sinkronisasi program kegiatan pascabencana rehabilitasi dan rekontruksi yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang terkoordinasi antara BPBD Malut dan kabupaten/kota.
“Kita berharap semuanya dapat berjalan sesuai rencana dan waktu sehingga pekerjaannya sesuai dengan penggunaan dana yang dikeluarkan,” ujar Yunus.
Sejauh ini, kata dia, realisasi fisik yang dianggap cukup signifikan baru Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu, dia berharap, sebelum tahun anggaran selesai progres pekerjaan bisa memenuhi target.
“Ada kendala-kendala di lapangan sehingga persentasenya minim nanti akan disampaikan melalui forum ini,” katanya.
Yunus menambahkan, saat ini jumlah anggaran hibah paling rendah ada di Kabupaten Halmahera Selatan yakni Rp 5,7 miliar.
“Tahun depan ini paling tinggi di Haltim, sekitar Rp 13 miliar,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan