Kasus TMS Pemilih Sula Didominasi Orang Meninggal Masuk DP4

Tandaseru — Proses penelitian dan pencocokan (coklit) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara sudah melewati 10 hari pertama. PPDP dijadwalkan mulai menyampaikan laporan coklit pada Selasa (28/7) besok.

“Saat ini tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) KPU Kepsul baru pulang hari Minggu kemarin. Hari ini kita akan rampungkan hasil Monev pertama,” kata Ketua Divisi (Kadiv) Perencanaan Data dan Program, KPU Kepsul, Ifan Sulabessy Buamona saat dikonfirmasi, Senin (27/7).

Untuk laporan coklit, Ifan bilang, pada tanggal 28 Juli baru bisa dimasukkan sesuai tahapan.

“PPDP sampaikan laporan coklit yang sudah selesai itu di tanggal 28 sampai dengan tanggal 13 Agustus,” terangnya.

Tentunya, lanjut Ifan, para pemilih yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal dicoret.

“Kalau ada yang masuk dalam TMS tapi masih butuh koordinasi, berarti kita akan koordinasi dengan pihak desa,” ujarnya.

Dia menambahkan, data TMS kali ini banyak didominasi oleh pemilih yang sudah meninggal tapi namanya masih ada dalam formulir data pemilih hasil coklit (Form A-KWK). Ini disebabkan dokumen penduduknya belum diubah sehingga otomatis tetap masuk DP4.

Karena itu, Ifan menegaskan, KPU pada saat coklit sudah menyampaikan ke PPDP dan PPS untuk berkoordinasi dengan kepala desa terkait penduduk yang sudah meninggal. Dengan begitu bisa dikoordinasikan dengan keluarganya untuk segera mengurus akta kematian.

“Kalau akta kematian tidak ada, berarti belum ada pengakuan dia meninggal,” terangnya lagi.

Saat ini, Ifan menyebutkan, untuk 78 desa se-Kepsul semua sudah melakukan coklit.

“Informasi yang kami terima via telepon maupun hasil monev, ada yang sudah selesai. Sebagian lagi rata-rata hasil coklitnya sudah 80 persen,” sambungnya.

Disentil soal kesalahan PPDP dalam proses coklit, Ifan bilang jika ada kesalahan masih ada kesempatan untuk memperbaikinya.

“Coklit ini masih sampai tanggal 13 Agustus. Jadi soal kesalahan-kesalahan administrasi dan kekurangan di lapangan masih bisa diperbaiki,” pungkasnya.