Tandaseru — Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, memastikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 32 miliar untuk penanganan tanggap darurat pasca banjir bandang yang terjadi pada 22 Juni 2025 lalu.
Anggaran tersebut akan difokuskan di tujuh kecamatan terdampak, yakni Kasiruta Timur, Bacan Barat Utara, Bacan Timur, Kepulauan Joronga, Gane Barat, Gane Barat Selatan, dan Gane Timur Tengah.
Menurut Helmi, tim verifikasi dari BNPB saat ini sedang turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi wilayah terdampak guna memastikan kebutuhan anggaran sesuai dengan kerusakan yang ada.
“Verifikasi ini penting agar alokasi anggaran tepat sasaran sesuai porsi yang dijanjikan. Dan itu sudah pasti,” ujar Helmi usai menghadiri rapat paripurna DPRD Halmahera Selatan, Rabu (9/7/2025) malam.
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, hampir seluruh wilayah Halmahera Selatan masuk kategori rawan bencana. Faktor cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi kerap memicu banjir bandang dan longsor. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada abrasi di wilayah pesisir.
“Daerah kita ini 95 persen penduduknya tinggal di pesisir. Dua faktor inilah yang sedang kita pikirkan penanganan dan mitigasinya ke depan,” jelas Helmi.
Untuk tanggap darurat di Kecamatan Bacan dan Bacan Selatan, Helmi menyebut penanganannya memiliki kompleksitas kewenangan karena melibatkan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hingga Pemerintah Pusat.
Beberapa persoalan yang akan ditangani meliputi perbaikan ruas jalan dan jembatan yang rusak, normalisasi sungai, pembangunan talut, hingga perbaikan rumah warga terdampak banjir.
“Kita akan susun perencanaan secara detail dan daya dukungnya. Karena kalau bicara alih fungsi kawasan, itu bukan kewenangan Pemkab Halmahera Selatan saja,” pungkas Helmi.
Tinggalkan Balasan