Tandaseru — Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Halmahera Barat, Maluku Utara, melaksanakan Forum Lintas Perangkat Daerah pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026.
Kegiatan dengan tema “Mewujudkan Kesejahteraan yang Berkualitas dan Berkeadilan” tersebut berlangsung di Aula Bidadari kantor bupati, Rabu (23/4/2025). Forum dibuka Plt Sekretaris Daerah Julius Marau dan dihadiri para OPD.
Julius dalam sambutannya menyampaikan, forum ini merupakan ruang dialog strategis bagi semua pihak untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan arah kebijakan pembangunan, serta menyusun prioritas program yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
“Saya ingin menggarisbawahi pembangunan daerah bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Julius mengatakan, sinergi dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan yang inklusi, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Halmahera Barat.
“Tantangan ke depan tidak ringan: perubahan iklim, digitalisasi, ketahanan pangan, serta pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar masih menjadi agenda prioritas,” ujarnya.
Mantan Kepala BP3D ini mengajak memanfaatkan forum ini untuk menyusun program-program yang inovatif, berbasis data, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah agar mampu berpikir strategis, responsif terhadap dinamika sosial, serta adaptif dalam menyikapi perubahan. Mari kita jadikan RPJMD dan visi-misi daerah sebagai kompas pembangunan, bukan sekadar dokumen formalitas,” ucapnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta forum. Julius berharap, hasil forum lintas perangkat daerah tersebut dapat menjadi dasar kuat penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2026.
“Mari kita wujudkan Halmahera Barat yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tandasnya.
Sementara Plt Kepala BP3D Halbar Faris Hi. Abdulbar mengatakan, hasil musrenbang di tingkat kecamatan kemarin hari ini akan diharmonisasikan dalam forum RKPD supaya usulan-usulan selaras dengan program prioritas pemerintah daerah.
“RKPD 2026 mengharmonisasikan usulan OPD, kecamatan maupun dari desa biar selaras dengan program kerja pemerintah daerah,” terangnya.
Dengan begitu, Faris mengungkapkan, tahun 2026 seluruh rencana kerja pemerintah daerah sudah secara online dari tingkat desa, kecamatan, OPD termasuk pokir DPRD diusulkan online. Maka setelah pembukaan masih ada harmonisasi programnya.
“Karena belum tentu yang mereka usul bisa diakomodir. Yang tidak selaras, kita batalkan, yang selaras, kita akomodir. Kemudian akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.