Tandaseru — DPRD Halmahera Utara, Maluku Utara, menyoroti serapan APBD Halut yang saat ini masih sangat rendah.
Anggota Badan Anggaran DPRD Sahril Hi Rauf kepada wartawan mengatakan, seharusnya pada belanja atau serapan anggaran di bulan kedelapan tahun berjalan sudah mencapai 50 atau 60 persen. Namun nyatanya masih jauh dari kalkulasi belanja yang sehat.
“Harusnya hingga bulan ini realisasi APBD lebih dari 50 persen. Tadi hasil rapat Banggar masih sangat rendah serapan anggarannya,” ujar Sahril, Kamis (24/8).
Ketua Komisi III ini menegaskan, OPD mitra Komisi III seperti Bappeda, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan sejumlah OPD lainnya yang serapan anggarannya untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat harus lebih maraton dalam penyiapan data sebagai syarat penyerapan anggaran yang dimaksudkan.
“Dari total anggaran APBD sebesar Rp 1,219 triliun baru sekitar Rp 437 miliar yang diserap. Artinya serapan anggarannya sangat minim di luar dari gaji pegawai, dan capaiannya baru 35 persen dari total anggaran APBD,” beber Sahril.
DPRD, sambung dia, masih belum mengerti dengan pola kerja Pemkab Halut dalam pelaksanaan realisasi anggaran 2023. Sebab, hingga triwulan tiga 2023 ini masih banyak program-program yang belum dilaksanakan. Padahal, program itu disusun tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama OPD-nya masing-masing dengan range waktu pelaksanaan pembangunan fisik yang telah direncanakan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.