Tandaseru — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengapresiasi kerja sama dan dukungan yang telah terjalin baik antara KPK dengan Kementerian ATR/BPN, PT PLN serta seluruh pemda dalam program penertiban aset BMN/BMD untuk wilayah Maluku Utara selama tahun 2021.
Per 10 November ini, sebut Alex, sudah terbit sebanyak 711 sertifikat terdiri dari 55 sertifikat aset tanah PLN dan 656 sertifikat aset tanah pemda.
Direktur Regional Bisnis Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara PT PLN Syamsul Huda hadir menyampaikan sebagai upaya tertib hukum dan memenuhi aspek legalitas, PLN melaksanakan program percepatan pensertifikatan hak atas tanah aset-aset ketenagalistrikan guna membangun tata kelola dan manajemen aset perusahaan menjadi lebih baik.
“PLN mempunyai kurang lebih 100 ribu persil/bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN. Aset-aset tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab PLN untuk mengamankan, memelihara, menggunakan sekaligus mendayagunakan dalam tugas kami menghadirkan terang ke seluruh pelosok negeri,” ujar Syamsul, Rabu (10/11).
Dari jumlah tersebut, lanjut Syamsul, pada tahun 2019 baru sekitar 30 persen yang bersertifikat. Sebagian aset sudah dikelola puluhan tahun sehingga berdampak pada lambatnya proses sertifikasi jika dilakukan dengan cara konvensional.
“Berkat dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan sertifikasi, PLN telah menerima sebanyak 20 ribu sertifikat dengan nilai aset Rp 6,3 Triliun pada tahun 2020. Dan lebih dari 15 ribu sertifikat tambahan pada tahun 2021 sampai dengan saat ini dari berbagai kantah di seluruh Indonesia,” ucap Syamsul.
Tinggalkan Balasan