Tandaseru — Warga Nahdatul Ulama (Nahdliyin) Maluku Utara bersilaturahmi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Ida Fauziyah di sela-sela kunjungan kerjanya di Malut, Jumat (5/3). Pertemuan di lantai 4 Hotel Sahid Bela Ternate tersebut difasilitasi Ketua Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Malut, Jasri Usman.

Hadir pula Ketua Wilayah NU Maluku Utara Sarbin Sehe, Ketua Wilayah ISNU Maluku Utara Dr. Mukhtar A. Adam, Ketua DPRD Kota Ternate Muhadjirin Bailusy, Ketua IKA-PMII Asmar Bani, Ketua Fathayat Maluku Utara Dr. Rosita Alting, Ketua Wilayah Ansor Mochtar Yusuf dan para pengurus NU dan Banom-Banom di wilayah Maluku Utara dan Kota Ternate.

Dalam sambutan selamat datangnya, Jasri oleh yang juga Wakil Wali Kota terpilih Kota Ternate menyampaikan terima kasih kepada Menteri Ida yang mengundang Jamaah Nahdliyin untuk bersilaturrahmi sekaligus mendengar berbagai masukan eksternal dari luar pemerintahan terhadap perkembangan ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagai bagian dari tugas-tugas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo.

“Kami meminta doa para kyai, termasuk Ibu Menteri agar proses demokrasi yang saat ini memasuki wilayah hukum di Mahkamah Konstitusi berjalan lancar, aman dan damai, agar warga Kota Ternate lebih cepat menemukan pemimpinnya dari proses Pilkada 2020 dalam rangka percepatan pembangunan, penanganan Covid-19, dan proses pemulihan ekonomi dan sosial,” tuturnya.

Sementara Ketua NU Malut memberikan apresiasi kepada Menteri Ida yang walaupun dalam suasana kebencanaan pandemi Covid-19 masih berkesempatan hadir di kaki Gunung Gamalama, atau yang lebih dikenal dengan Moloku Kie Raha, untuk melihat lebih dekat perkembangan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

“Ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Jokowi untuk mengurai problem kebangsaan, yang di setiap sudut bangsa ini bisa diatasi walaupun dalam tekanan kebencanaan,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan rasa bahagia sebagai respon karena Maluku Utara menduduki urutan pertama provinsi terbahagia di Indonesia, dan juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi dari 34 Provinsi di Indonesia.

“Namun masalah ekonomi biarlah Ketua ISNU yang akan menjelaskan lebih dalam kepada Ibu Menteri sehingga diharapkan akan ada kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi problem-prolem pembangunan di Maluku Utara,” tukasnya.

Menteri Ida dalam sambutannya menyampaikan tradisinya dalam berbagai kunjungan di daerah akan selalu menyediakan waktu untuk mendengar berbagai pandangan dari warga NU.

“Karena saat ini warga NU lah yang paling dekat dengan masyarakat, mendengar secara langsung dinamika masyarakat, dan mampu mengkomunikasikan dengan kami yang ada di dalam pemerintahan, sehingga berbagai informasi tersebut dapat dirumuskan menjadi solusi kebijakan dalam mengatasi kebencanaan yang dialami dunia, saat ini,” terangnya.

Menurutnya, tantangan bangsa ke depan makin berat, utamanya dalam kesiapan tenaga kerja. Sementara Maluku Utara adalah sebuah provinsi yang dalam perjalanannya sangat berpotensi menjadi provinsi yang kaya.

“Sehingga menjadi sinergi sebagaimana yang disampaikan Ketua NU, bukan hanya bahagia, akan tetapi menjadi provinsi terkaya di Indonesia. Karena itu menjadi tantangan bagi warga Nu di Maluku Utara, dari kekayaan wilayah ini, maka warga Maluku Utara harus menjadi pemain utama dalam perekonomian, mengisi berbagai kebutuhan tenaga kerja dari investasi, memproduksi banyak tenaga kerja produktif dan kreatif. Karena itu saya datang ke Maluku Utara untuk membuka pelatihan tenaga kerja di BLK Ternate, adalah sebuah pesan kepada warga NU Maluku Utara untuk mempersiapkan diri, baik generasi hari ini maupun generasi akan datang, untuk mengisi kompetensi melalui berbagai fasilitas negara dalam bidang vokasi, termasuk BLK Ternate,” urainya.

Kebutuhan angkatan kerja di sektor pertambangan, belum secara baik di isi oleh angkatan kerja lokal. Karena itu Menteri Ida menginstruksikan kepada BLK Ternate agar menyiapkan berbagai pelatihan dan pendidikan vokasional agar putra-putri Maluku Utara mengambil peran dalam kebutuhan pasar kerja yang tumbuh pesat di Maluku Utara.

“Saya mencontohkan saja PT IWIP dalam tahun 2021 akan membutuhkan tenaga kerja sebanyak 12.000 angkatan kerja. Jika kebutuhan angkatan kerja yang dibutuhkan oleh PT IWIP tidak disiapkan tenaga kerja lokal, maka akan diisi oleh tenaga kerja dari luar. Ini akan merugikan warga Maluku Utara,” paparnya.

Karena itu, tegasnya, NU Maluku Utara harus hadir memberikan solusi dalam penyediaan angkatan kerja, turut serta mengambil bagian dalam penyediaan tenaga kerja produktif melalui program BLK Komunitas yang merupakan program prioritas Presiden Jokowi dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan tenaga kerja yang kompeten dan keahlian yang mumpuni, dalam rangka mengisi kebutuhan pasar kerja di sektor pertambangan.

“Tentu berbagai dinamika ini, membutuhkan sumbang saran dan masukan kepada saya selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk itu kesempatan yang sangat baik ini, silahkan bapak ibu memberikan masukan-masukan terkait pengelolaan ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” tandasnya.