Tandaseru — Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Jawaban tersebut dibacakan oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (17/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Muhammad Yamin serta dihadiri 22 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, para asisten, staf ahli, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Mengawali pidatonya, Ahmad menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD atas pendapat, pandangan, dan masukan yang diberikan. Menurutnya, masukan tersebut merupakan wujud perhatian dan tanggung jawab kelembagaan DPRD guna memastikan kebijakan anggaran yang disusun berkualitas, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Hal itu merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab kelembagaan DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Ahmad.
Terkait pendapatan daerah, pemerintah daerah sepakat dengan dorongan DPRD untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun anggaran 2027, PAD ditargetkan sebesar Rp82.110.770.924 atau naik Rp9.743.468.550 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2026.
Guna mencapai target tersebut, Pemkot Tidore Kepulauan akan memetakan potensi pajak dan retribusi daerah, meningkatkan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja OPD pengelola PAD.
Mengenai belanja daerah, Ahmad menjelaskan bahwa kontribusi tertinggi pada belanja operasi berasal dari belanja pegawai yang mencapai 66,39 persen. Efisiensi pada pos belanja pegawai baru dapat terwujud apabila kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terealisasi.
Sementara itu, belanja rutin dan operasional lainnya telah diefisiensikan selama dua tahun terakhir. Pemkot Tidore Kepulauan juga berkomitmen memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 10 persen, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, serta memprioritaskan sektor pariwisata, perikanan, pertanian, infrastruktur dasar, dan pemerataan pembangunan.
Ahmad menegaskan seluruh kegiatan fisik maupun pengadaan barang dan jasa yang tertunda pada Tahun Anggaran 2026 akibat efisiensi telah diakomodasi dalam Ranperda APBD 2027, termasuk peningkatan pelayanan dasar kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Semua kegiatan fisik serta pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran 2026 akibat efisiensi telah diakomodasi dalam Ranperda APBD 2027. Pelayanan dasar kesehatan di puskesmas maupun RSUD juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” kata Ahmad.
Untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan La Nina pada tahun 2027 berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah memaksimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5.000.000.000 yang didukung alokasi anggaran pada OPD teknis untuk membantu masyarakat terdampak.
Pada pos pembiayaan daerah, alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp73.057.131.867 dalam Ranperda APBD 2027 disebabkan masih dibahasnya kebijakan peralihan gaji PPPK ke APBN di tingkat pusat, sehingga pemerintah daerah tetap menganggarkannya. Selain itu, pemerintah daerah masih memiliki piutang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp160.000.000.000.
Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000 dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ake Mayora guna memperkuat kapasitas pelayanan dan kinerja perusahaan daerah tersebut.
Menutup pidatonya, Ahmad meminta pimpinan dan anggota DPRD yang akan memasuki tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 agar menilai serta memboboti setiap program dan kegiatan yang direncanakan.
“Kami meminta pimpinan dan anggota DPRD yang akan membahas Ranperda APBD 2027 agar dapat menilai dan memboboti setiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga Ranperda APBD lebih berkualitas dan sesuai harapan bersama,” pungkas Ahmad.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.