Tandaseru — Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Muhammad Sinen, resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan ke-I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Tidore, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ade Kama ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, 22 dari total 25 anggota DPRD, staf ahli wali kota, asisten sekretariat daerah, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menegaskan penyampaian nota keuangan tersebut merupakan wujud komitmen tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai amanat Pasal 104 dan 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia mengakui, penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan ruang fiskal daerah akibat dinamika dana transfer pemerintah pusat, meningkatnya belanja wajib, serta tingginya tuntutan pelayanan publik.
“Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata Muhammad Sinen.
Ia menjelaskan, arah kebijakan anggaran pada 2027 akan difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarwilayah dan antarpulau. Selain itu, pemerintah daerah juga menitikberatkan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, serta upaya penanggulangan kemiskinan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tegasnya.
Secara rinci, Muhammad Sinen memaparkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp915.461.365.764. Angka tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp82.110.770.924, Pendapatan Transfer sebesar Rp825.863.556.292, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.487.038.548.
Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp986.518.497.631. Alokasi tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp779.550.644.929, Belanja Modal Rp122.119.146.702, Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000, serta Belanja Transfer sebesar Rp79.848.706.000.
Adapun pada pos Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp73.057.131.867 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026, sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000. Wali Kota berharap proses pembahasan bersama legislatif dapat berjalan konstruktif guna menghasilkan produk anggaran yang berkualitas dan tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD menyatakan penyampaian Ranperda APBD 2027 bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif semata, melainkan momentum strategis untuk meninjau arah kebijakan pembangunan, kapasitas keuangan daerah, serta prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya keuangan daerah,” ujar Ade.
Rangkaian rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya secara simbolis dari Wali Kota kepada Ketua DPRD.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.