Tandaseru — Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Ternate, Hudan Irsyadi, mendesak pengusutan menyeluruh terhadap carut marut tata kelola, kajian, perizinan, dan penegakan hukum di Cagar Budaya peringkat nasional, Benteng Oranje Ternate, Maluku Utara. Praktik pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan benteng saat ini dinilai berisiko merusak keaslian dan nilai sejarah situs secara permanen.

Dalam siaran pers resminya, Hudan menyoroti pembangunan toilet baru sebagai fasilitas pendukung Museum Wallace. Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2022, kewenangan Cagar Budaya nasional berada pada Menteri Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Maluku Utara.

Sementara merujuk UU No. 11 Tahun 2010 dan Permendikbudristek No. 17 Tahun 2024 tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya, Zona Inti dilarang keras dari pembangunan permanen karena penggalian fondasi, instalasi pipa air, serta septic tank berisiko merusak lapisan tanah arkeologis dan struktur bawah tanah. Sarana pelayanan publik seperti toilet seharusnya ditempatkan di Zona Penunjang atau secara terbatas di Zona Penyangga tanpa mengganggu estetika visual.

“Mengacu pada Peta Zonasi Benteng Oranje 2024 hasil kajian BPK Maluku Utara, area dinding dan area di dalam dinding Benteng Oranje adalah Zona Inti. Karena itu, pembangunan toilet baru sebagai fasilitas pendukung Museum Wallace harus dipertanyakan secara serius: apakah izin dan kajiannya ada? Apakah TACB dilibatkan? Atau toilet dibangun lebih dulu, lalu kajian dicari belakangan?” tegas Hudan, Minggu (15/11/2026).

Selain persoalan toilet, TACB juga menemukan pemanfaatan Zona Inti untuk kegiatan komersial melalui penggunaan tenda semipermanen pada jam tertentu, bahkan penyimpanan perlengkapan usaha di dalam dinding dan bangunan Cagar Budaya.

Padahal, sesuai PP No. 1 Tahun 2022 dan Permendikbudristek No. 17 Tahun 2024, seluruh aktivitas di area benteng wajib mengantongi izin menteri melalui BPK Maluku Utara, kecuali kegiatan individu dan nonkomersial. Pembiaran ini memicu persoalan sanitasi lingkungan, pembuangan air limbah, kebersihan, serta merusak estetika situs tanpa pengawasan jelas.

Beberapa aktivitas komersial tercatat telah mengubah keaslian tampilan atau fasad bangunan serta detail dinding benteng, namun luput dari penindakan. Syarat dan ketentuan penggunaan ruang dalam pemberian izin kegiatan festival di Zona Inti dan Zona Penyangga oleh BPK Maluku Utara juga dinilai lemah, sehingga tata atur (layout), pembangunan, dan pembongkaran perangkat festival berpotensi mengancam kelestarian benda di dalam benteng.

“Di sini saya melihat BPK Maluku Utara lemah dalam penindakan pelanggaran izin pemanfaatan, baik kepada pengguna eksisting maupun kepada penyelenggara kegiatan yang tidak berizin. Belum pernah ada tindakan preventif yang memadai, termasuk surat teguran dan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan, termasuk kegiatan komersial di dalam benteng. Tanpa penegakan hukum, izin hanya menjadi formalitas, sementara kerusakan Cagar Budaya berjalan terus,” ujar Hudan.

Sorotan tajam turut diarahkan pada proyek pembangunan lapangan basket yang tengah berlangsung di sisi selatan dinding Benteng Oranje. Mengacu pada Permendikbudristek No. 17 Tahun 2024, izin terbatas pembangunan fasilitas baru di Zona Penyangga hanya dapat diberikan melalui kajian para ahli dan wajib menjaga estetika visual Cagar Budaya. Jika dibangun tanpa kajian ahli dan syarat perlindungan visual, perizinannya dinilai cacat prosedur dan pembangunannya harus dihentikan sementara hingga dokumen kajian serta dasar perizinan dibuka kepada publik.

Di tingkat daerah, implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya juga dinilai masih lemah diterapkan di Benteng Oranje, sehingga pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi izin berjalan belum efektif.

Attachment.png

Atas berbagai temuan tersebut, TACB Kota Ternate melayangkan delapan poin desakan kepada pihak berwenang:

  1. Mengaudit izin dan kajian pembangunan toilet baru serta lapangan basket, sekaligus membuka dokumen perizinan, kajian zonasi, rekomendasi TACB, dan syarat perlindungannya kepada publik.
  2. Melibatkan TACB Nasional secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif.
  3. Menghentikan sementara pembangunan yang belum mengantongi kajian maupun izin sah hingga proses audit rampung.
  4. Menertibkan aktivitas komersial di Zona Inti, termasuk keberadaan tenda semipermanen dan penyimpanan barang di dalam dinding atau bangunan Cagar Budaya, serta memindahkan fasilitas pendukung ke Zona Penunjang atau Penyangga sesuai aturan.
  5. Mengaudit sistem sanitasi dan pembuangan air limbah seluruh aktivitas usaha di kawasan benteng.
  6. Mengevaluasi izin penyelenggaraan festival serta memperketat syarat penggunaan ruang, pemasangan, dan pembongkaran perangkat agar tidak merusak Cagar Budaya.
  7. Menegakkan sanksi berupa surat teguran, penghentian kegiatan, hingga sanksi administratif lain terhadap pelanggaran pemanfaatan.
  8. Menyegerakan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 di kawasan Benteng Oranje.
Tandaseru
Penulis
Sahril Abdullah
Editor
Sahril Abdullah
Reporter