APBN 2027: Pajak bukan Jalan Pintas Pembangunan

Oleh: Anggaharianto Ambar

Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta

 ________

INDONESIA saat ini menghadapi sebuah paradoks dalam pengelolaan ekonomi fiskal. Pemerintah membutuhkan penerimaan negara yang semakin besar untuk membiayai pembangunan, memperkuat industrialisasi, dan menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi di lain sisi masyarakat masih menghadapi persoalan daya beli, biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, serta ketimpangan kesempatan ekonomi. Pada situasi semacam ini, arah kebijakan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 perlu mendapat perhatian kritis.

Pokok masalahnya bukan apakah negara membutuhkan pajak. Tentu saja membutuhkan. Pajak ialah instrumen utama pembiayaan barang publik dan redistribusi pendapatan. Tetapi, pertanyaan yang mendasar adalah apakah strategi peningkatan penerimaan pajak telah dirancang sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan kapasitas sektor produktif untuk tumbuh?

Dalam APBN 2027 ditetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran ini direncanakan mencapai Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada sisi penerimaan, target penerimaan perpajakan mencapai Rp2.911,95 triliun, termasuk penerimaan pajak sebesar Rp2.593,35 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp522,48 triliun.

Angka yang terlampir memperlihatkan persoalan yang patut dicermati. Target penerimaan pajak meningkat sekitar 12,2 persen dibandingkan outlook 2026, sedangkan PNBP justru mengalami penurunan sekitar 9,1 persen. Interpretasinya ialah peningkatan kapasitas penerimaan negara semakin bertumpu pada sektor perpajakan.

Pemerintah tentu memiliki alasan untuk memperluas basis pajak, memperbaiki kepatuhan, dan mengoptimalkan administrasi perpajakan melalui digitalisasi. Namun, tidak adanya kenaikan tarif bukan berarti tidak ada potensi peningkatan beban ekonomi bagi wajib pajak. Intensifikasi pengawasan, perubahan basis pengenaan, dan biaya kepatuhan tetap dapat memengaruhi perilaku ekonomi rumah tangga maupun perusahaan. Pada titik inilah evaluasi kebijakan fiskal perlu melampaui perspektif penerimaan negara.

Pajak dan Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan perspektif makroekonomi, konsumsi rumah tangga ialah salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Data BPS juga konsisten bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54,04 persen terhadap PDB pada 2024. Artinya, perubahan kemampuan konsumsi masyarakat memiliki konsekuensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika kebijakan perpajakan meningkatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi, sebagian rumah tangga dapat mengalami penurunan pendapatan riil. Dampaknya tidak selalu terlihat langsung dalam statistik penerimaan pajak, tetapi dapat muncul melalui penyesuaian pola konsumsi, penurunan tabungan, dan pengurangan pengeluaran untuk kebutuhan lain.

Dari perspektif mikroekonomi, persoalan ini berkaitan dengan teori pilihan konsumen, kendala anggaran, elastisitas permintaan, dan insidensi pajak. Beban pajak secara ekonomi tidak selalu ditanggung oleh pihak yang secara administratif wajib membayarnya. Pajak yang dikenakan kepada perusahaan, misalnya, dapat sebagian diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga, ditanggung pemilik modal melalui penurunan keuntungan, atau memengaruhi upah dan kesempatan kerja.

Dengan dasar tersebut, kebijakan perpajakan tidak cukup dinilai berdasarkan siapa yang tercatat sebagai wajib pajak. Pemerintah perlu mengukur siapa yang pada nantinya menanggung beban ekonominya.

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika melihat kondisi distribusi pendapatan. BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,25 persen pada September 2025, sementara Gini Ratio berada pada angka 0,363. Walaupun ketimpangan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, persoalan pemerataan kesejahteraan belum selesai.

Peningkatan penerimaan pajak harusnya tidak memperbesar tekanan terhadap kelompok masyarakat yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi kebutuhan dasar. Reformasi perpajakan perlu mempertimbangkan kemampuan membayar, tidsk hanya semata-mata kemampuan administrasi negara untuk memungut.

Investasi dan Sektor Produktif

Kritik yang saya berikan swlanjutnya berkaitan dengan perilaku perusahaan. Pada teori ekonomi mikro, perusahaan mengambil keputusan produksi dan investasi berdasarkan perbandingan antara biaya, penerimaan, risiko, dan ekspektasi keuntungan.

Peningkatan beban pajak efektif atau biaya kepatuhan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan ekspansi, membeli teknologi baru, merekrut tenaga kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi. Dampaknya sangat bergantung pada kondisi industri, struktur pasar, dan karakteristik pajak yang diterapkan.

Indonesia memang sedang membutuhkan investasi produktif untuk memperkuat industri manufaktur, menciptakan pekerjaan formal, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Sebab itu, reformasi perpajakan seharusnya terhenti pada peningkatan kepatuhan, tetapi juga memastikan bahwa sistem perpajakan tidak menciptakan disinsentif bagi kegiatan ekonomi produktif.

Target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen juga memperlihatkan ambisi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan. Target tersebut tidak cukup dicapai melalui peningkatan belanja dan penerimaan pajak. Pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan produktivitas tenaga kerja, investasi swasta, inovasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan efisiensi industri. Pertanyaannya bukan hanya seberapa besar penerimaan pajak dapat ditingkatkan, tetapi juga seberapa besar kebijakan fiskal mampu memperluas kapasitas produksi nasional.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi pilihan kedua?

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, melalui pertambangan nikel, batu bara, tembaga, minyak, dan gas seharusnya memberikan kontribusi fiskal yang optimal bagi pembangunan nasional dan daerah penghasil.Sangat disayangkan Struktur APBN 2027 justru memperlihatkan penurunan target PNBP dibandingkan outlook 2026. Kondisi ini harusnya dijelaskan secara lebih mendalam, mengingat PNBP merupakan salah satu instrumen penting untuk menangkap manfaat ekonomi dari pengelolaan kekayaan negara dan sumber daya alam.

Penurunan target PNBP tidak otomatis memperlihatkan kegagalan pengelolaan sumber daya alam. Harga komoditas, volume produksi, dan kebijakan pengelolaan aset negara dapat memengaruhi penerimaannya. Akan tetapi, pemerintah perlu menjelaskan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut tanpa mengorbankan keberlanjutan investasi.

Pada Konteks hilirisasi nikel, misalnya, keberhasilan pembangunan tidak semestinya sebatas diukur dari pertumbuhan produksi feronikel, nickel pig iron, atau produk turunannya. Evaluasi harusnya mencakup kontribusi penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, keterlibatan industri domestik, serta dampak ekonomi terhadap masyarakat di daerah penghasil.

Kekayaan sumber daya alam wajib menghasilkan manfaat yang lebih luas daripada sebatas peningkatan nilai ekspor dan keuntungan perusahaan.

Persoalan Kualitas Belanja Negara

Sebagai ekonom saya melihat satu aspek yang sering kurang mendapatkan perhatian dalam perdebatan perpajakan, yakni efektivitas belanja pemerintah.Penerimaan pajak merupakan sisi pendapatan APBN, sedangkan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh bagaimana penerimaan tersebut dialokasikan dan dikelola. Dalam teori keuangan publik oleh Richard A. Musgrave, kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama: alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Ketiga fungsi tersebut harus berjalan bersamaan. Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak, tetapi apabila belanja tidak menghasilkan peningkatan produktivitas, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur, manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut menjadi terbatas. Sehingga evaluasi APBN seharusnya tidak menggunakan indikator penyerapan anggaran. Pemerintah perlu mengukur hasil pembangunan berdasarkan peningkatan pendapatan riil masyarakat, kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, penurunan kemiskinan, dan pemerataan akses ekonomi. Efisiensi belanja juga perlu menjadi prioritas. Setiap program pemerintah harus memiliki indikator manfaat yang jelas, evaluasi biaya-manfaat, dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

Mengubah orientasi kebijakan fiskal

Indonesia seharusnya tidak membutuhkan kebijakan yang mempertentangkan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi, karena keduanya justru harus saling memperkuat dengan urutan prioritas dan desain kebijakannya perlu diperhatikan.

Pertama, pemerintah seharusnya memperluas basis pajak melalui peningkatan kepatuhan dan pengurangan penghindaran pajak, bukan semata-mata meningkatkan tekanan kepada wajib pajak yang sudah patuh.

Kedua, sistem perpajakan perlu lebih memperhatikan keadilan distribusi beban. Kelompok berpenghasilan rendah, kelas menengah, UMKM, dan perusahaan produktif membutuhkan perlakuan yang sesuai dengan kemampuan serta karakteristik ekonominya.

Ketiga, optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam, aset negara, dan keuntungan ekonomi berskala besar perlu diperkuat melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Keempat, belanja negara harusnya diarahkan pada kegiatan yang meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Kelima, pemerintah perlu membangun sistem evaluasi fiskal yang mengukur dampak kebijakan pajak terhadap rumah tangga dan perusahaan, bukan hanya menghitung pertumbuhan penerimaan negara.

Pajak adalah instrumen, bukan tujuan pembangunan

Kesimpulannya, keberhasilan APBN 2027 tidak seharusnya sebatas diukur dari kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan sebesar Rp3.435,1 triliun atau menjaga defisit pada level 2,40 persen terhadap PDB. Ukuran yang lebih substantif ialah apakah pendapatan riil masyarakat meningkat, investasi produktif berkembang, kesempatan kerja semakin luas, kemiskinan menurun, dan ketimpangan semakin terkendali.

Negara memang membutuhkan pajak untuk membiayai pembangunan. Negara juga memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan lebih baik, perusahaan berkembang, dan kesempatan ekonomi terdistribusi secara lebih adil.

Paradigma pembangunan tidak boleh berhenti pada upaya meningkatkan penerimaan negara. Indonesia perlu bergerak menuju pembangunan yang bertumpu pada peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan ekonomi, dan penguatan kapasitas masyarakat.

Pajak seharusnya tumbuh mengikuti kemajuan ekonomi masyarakat dan bukan menjadi pengganti kemajuan ekonomi itu sendiri. (*)