Kemendagri Resmi Setujui Perubahan Nama Kecamatan Ibu Utara Jadi Kecamatan Tabaru

Tandaseru — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) secara resmi menyetujui perubahan nomenklatur Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pertemuan konsultasi antara delegasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Julius Marau dengan Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Toponimi Ditjen Bina Adwil Kemendagri beserta jajaran di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan yang membahas finalisasi administrasi dan penyesuaian data wilayah tersebut, Kasubdit Toponimi Ditjen Bina Adwil Kemendagri menyatakan seluruh persyaratan administratif pengubahan nama wilayah yang diajukan Pemkab Halmahera Barat telah terpenuhi.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri akan segera memproses revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait kode dan data wilayah administrasi pemerintahan untuk mengganti nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru secara resmi.

Sekda Halmahera Barat, Julius Marau, menyambut baik hasil konsultasi tersebut. Menurutnya, kepastian revisi Permendagri menjadi tonggak penting agar identitas baru kecamatan tersebut memiliki payung hukum yang kuat dan terintegrasi secara nasional.

“Pihak Kemendagri melalui Kasubdit Toponimi telah menyetujui perubahan nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Tabaru. Tahapan selanjutnya adalah proses revisi Permendagri agar nama Tabaru resmi tercatat dalam basis data wilayah nasional,” ujar Julius.

Ia menjelaskan, penyesuaian nomenklatur ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menghormati nilai sejarah serta adat istiadat setempat.

Sebelumnya, perubahan nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru dengan ibu kota berkedudukan di Desa Duono telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Barat.

Julius menegaskan, Pemkab Halmahera Barat akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat hingga pemutakhiran kode wilayah tuntas. Langkah ini dilakukan agar penyesuaian dokumen kependudukan serta pelayanan administrasi publik bagi masyarakat di Kecamatan Tabaru dapat segera berjalan optimal.