TPT PERHAPI ke-35 dan Upaya Perwujudan Pertambangan Berkelanjutan

Oleh: Almun Madi

Dosen Universitas Khairun/Wakil Ketua PERHAPI Maluku Utara 

_______ 

JUDUL artikel ini merupakan penggalan tema besar Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), yaitu ”Mewujudkan Pertambangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Tantangan Geopolitik dan Geoekonomi”, yang akan berlangsung pada tanggal 16-18 November 2026 di Kota Ternate, Maluku Utara.

Tema tersebut tentu merupakan bagian dari mencermati perkembangan dunia dalam lanskap geopolitik dan geoekonomi. Persaingan antarnegara tidak lagi semata-mata berkaitan dengan penguasaan wilayah dan kekuatan militer, tetapi juga semakin ditentukan oleh kemampuan menguasai Sumber Daya Alam strategis, teknologi, energi, dan rantai pasok industri global. Dalam dinamika tersebut, mineral kritis menjadi salah satu instrumen penting yang menentukan arah persaingan ekonomi dunia.

Pada titik itu, nikel merupakan salah satu komoditas yang menempati posisi strategis dalam perubahan tersebut. Kebutuhan terhadap nikel terus menjadi perhatian industri global, terutama dalam pengembangan baterai kendaraan listrik, industri baja tahan karat, dan berbagai teknologi pendukung transisi energi. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat penting dalam peta industri mineral dunia.

Indonesia, terutama Maluku Utara yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan industri pertambangan nasional. Kekayaan sumber daya mineral, khususnya nikel, telah mendorong masuknya investasi dalam skala besar dan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri pengolahan mineral di Indonesia.

Kehadiran kawasan industri pertambangan dan pengolahan nikel, terutama di wilayah Halmahera dan pulau Obi, telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur ekonomi daerah. Aktivitas investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi, dan terbukanya lapangan pekerjaan menjadi bagian dari dinamika pembangunan yang tidak dapat diabaikan.

Persaingan global dalam penguasaan mineral kritis telah mengubah cara negara-negara memandang sumber daya alam. Nikel bukan lagi sekadar komoditas pertambangan, melainkan bagian dari strategi industri, keamanan energi, dan kepentingan ekonomi internasional, sekaligus menjadi instrumen hubungan bilateral antarnegara.

Indonesia berada di tengah dinamika tersebut. Kebijakan hilirisasi nikel merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral. Namun, hilirisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pengolahan mineral tidak hanya terkonsentrasi pada pemilik modal dan jaringan industri global.

Untuk itu, konsep pertambangan berkelanjutan diterjemahkan ke dalam kebijakan, praktik operasional, dan pengawasan yang dapat diukur. Pertambangan berkelanjutan setidaknya harus dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama,keberlanjutan ekonomi. Bahwa kegiatan pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat kapasitas ekonomi daerah, dan mendorong diversifikasi ekonomi agar daerah tidak sepenuhnya bergantung pada industri ekstraktif. Kedua, keberlanjutan lingkungan. Seluruh tahapan kegiatan pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan kaidah teknik pertambangan yang baik, mulai dari eksplorasi, operasi produksi, pengelolaan limbah, reklamasi, hingga pascatambang. Pengawasan terhadap kualitas air, tanah, udara, dan ekosistem pesisir harus menjadi bagian penting dari tata kelola pertambangan. Ketiga, keberlanjutan sosial. Masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan pembangunan. Hak-hak masyarakat, akses terhadap ruang hidup, kesempatan ekonomi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi perhatian utama.

Ketiga pilar tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pertumbuhan ekonomi tanpa perlindungan lingkungan akan menciptakan biaya ekologis yang besar. Perlindungan lingkungan tanpa keadilan sosial juga berpotensi melahirkan konflik. Demikian pula, program pemberdayaan masyarakat tanpa penguatan ekonomi yang berkelanjutan hanya akan menjadi kegiatan seremonial. Karena itu, pertambangan berkelanjutan membutuhkan tata kelola yang transparan, pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Kita juga perlu membangun kesadaran bahwa sumber daya mineral merupakan kekayaan yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana, terukur, dan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa kebijakan pertambangan dan hilirisasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan agenda pembangunan wilayah. Perusahaan pertambangan harus memperkuat tanggung jawab lingkungan dan sosialnya. Sementara itu, masyarakat harus diberikan ruang partisipasi yang lebih luas dalam mengawal pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.

Di satu sisi, masa depan ekonomi Maluku Utara setelah sumber daya mineral mengalami penurunan atau bahkan habis dieksploitasi. Apakah daerah ini telah memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk bertahan? Apakah sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi berbasis potensi lokal telah dipersiapkan sebagai penopang pembangunan jangka panjang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan sejak sekarang, bukan menunggu ketika cadangan mineral mulai berkurang. Sebab, keberhasilan pembangunan pertambangan seharusnya tidak hanya terlihat ketika aktivitas industri berlangsung, tetapi juga ketika masyarakat tetap mampu hidup sejahtera setelah kegiatan pertambangan berakhir.

Sudah saatnya kita mengukur keberhasilan pertambangan dengan perspektif yang lebih luas. Bukan hanya berapa banyak nikel yang diproduksi, berapa besar investasi yang masuk, atau berapa tinggi nilai ekspor yang dihasilkan, tetapi juga berapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat, seberapa baik lingkungan yang dilindungi, dan seberapa kuat fondasi ekonomi yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya.Selamat Dan Sukses TPT PERHAPI Ke-35 di Maluku Utara. (*)