Tandaseru — Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Maluku Utara, memeriksa secara maraton Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad, Kamis (12/11/2026). Pemeriksaan ini terkait dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) APBD tahun 2023–2024 senilai kurang lebih Rp6 miliar.
Kasi Intelijen Kejari Halmahera Barat, Lehavre Abeto, membenarkan adanya agenda pemeriksaan terhadap pimpinan daerah tersebut.
“Betul, hari ini ada pemeriksaan,” ujarnya.
Dilansir dari kieraha.com, kedua pucuk pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat itu datang memenuhi panggilan penyidik secara terpisah. Djufri hadir lebih dulu sekitar pukul 09.00 WIT dan menjalani pemeriksaan intensif selama delapan jam hingga pukul 17.00 WIT. Politikus Partai Nasdem itu dikabarkan dicecar puluhan pertanyaan menyangkut mekanisme dan pengelolaan anggaran bansos.
Sementara itu, James Uang menyusul tiba di Gedung Kejari Halbar sekitar pukul 13.50 WIT dan langsung diarahkan masuk ke ruang penyidik untuk dimintai keterangan dengan materi serupa.
Pemeriksaan terhadap dua figur tertinggi di lingkup Pemda Halmahera Barat ini sontak menyita perhatian publik. Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak Kejari Halbar masih menutup rapat rincian materi pemeriksaan maupun sejauh mana keterlibatan kedua kepala daerah tersebut dalam pusaran kasus ini.
Korps Adhyaksa juga belum mengumumkan secara resmi status hukum keduanya, baik masih sebatas saksi maupun sudah ditingkatkan.
Di tengah proses hukum yang berjalan, salah satu warga Halmahera Barat, Hardi, mendesak penegak hukum agar bertindak transparan, objektif, dan akuntabel dalam mengusut tuntas duduk perkara dugaan penyelewengan dana bansos miliaran rupiah tersebut.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.