Di Balik Kontrak Endorse: Ketika Keberpihakan Anggaran Diuji

Oleh: Suko Wahyudi

Kolumnis dan Pegiat Literasi

_______

ANGGARAN negara bukan sekadar urusan menghitung pemasukan dan pengeluaran. Di balik angka-angka yang disusun pemerintah, sesungguhnya tersimpan cara pandang tentang manusia, kehidupan, dan masa depan bangsa. Apa yang diprioritaskan untuk dibiayai memperlihatkan apa yang dianggap penting oleh negara. Sebaliknya, apa yang terus-menerus dibiarkan kekurangan anggaran dapat menunjukkan sesuatu yang belum sungguh-sungguh memperoleh tempat dalam kesadaran kebijakan publik.

Polemik kontrak jasa promosi pemerintah yang melibatkan Raffi Ahmad membuka ruang untuk membaca kembali persoalan tersebut. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, memperoleh kontrak dari dua kementerian dengan nilai mencapai Rp14,7 miliar. Salah satu pengeluaran yang menjadi perhatian publik adalah Rp575.655.000 untuk konten Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Angka itu kemudian dipertemukan dengan kenyataan kehidupan guru yang hingga kini masih berjuang memperoleh penghasilan layak.

Perbandingan tersebut menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Popularitas seseorang dapat memiliki harga ratusan juta rupiah untuk beberapa unggahan media sosial, sementara sebagian guru harus mengandalkan penghasilan terbatas untuk menjalankan pekerjaan yang menentukan masa depan generasi. Persoalannya bukan apakah seorang selebritas pantas memperoleh bayaran mahal. Dalam mekanisme pasar, popularitas memang dapat menjadi komoditas. Namun, ketika uang yang digunakan berasal dari APBN, persoalannya berubah menjadi pertanyaan tentang kepatutan dan tanggung jawab negara.

Negara memiliki kebebasan menggunakan berbagai sarana komunikasi untuk menyampaikan program kepada masyarakat. Selebritas, influencer, dan media digital dapat menjadi perantara pesan pembangunan. Akan tetapi, komunikasi pemerintah tidak boleh berubah menjadi sekadar pertunjukan popularitas. Keberhasilan kebijakan tidak ditentukan oleh seberapa terkenal orang yang menyampaikan pesan, melainkan oleh seberapa jauh masyarakat memahami, menerima, dan merasakan manfaat kebijakan tersebut.

Di sinilah persoalan anggaran menjadi persoalan kesadaran. Pemerintah dapat dengan mudah menghitung nilai kontrak, jumlah tayangan, dan jangkauan audiens. Namun, apakah pemerintah juga memiliki kepekaan yang sama ketika berhadapan dengan kehidupan guru yang bertahun-tahun mengajar dengan penghasilan terbatas? Apakah penderitaan ekonomi para pendidik memperoleh perhatian yang sebanding dengan kebutuhan membangun citra dan komunikasi pemerintah?

Guru sesungguhnya bekerja dalam ruang kehidupan yang jauh lebih luas daripada ruang kelas. Mereka tidak sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi ikut membentuk cara manusia memahami dirinya, masyarakat, dan dunia. Di tangan guru, anak-anak belajar mengenali perbedaan, memahami tanggung jawab, dan membangun keberanian berpikir. Pekerjaan semacam ini tidak selalu menghasilkan sesuatu yang dapat segera dipamerkan. Hasilnya tumbuh perlahan dalam kesadaran manusia dan baru terlihat bertahun-tahun kemudian.

Ironisnya, pekerjaan yang membangun manusia sering kali tidak memperoleh penghargaan ekonomi yang memadai. Sebagian guru harus mengajar di beberapa tempat, mencari pekerjaan tambahan, atau mengurangi kebutuhan pribadi agar keluarganya tetap bertahan. Pengabdian kemudian seolah-olah menjadi alasan untuk menerima keadaan yang tidak layak. Padahal, menyebut guru sebagai pahlawan tanpa memperhatikan kesejahteraannya dapat berubah menjadi cara halus untuk membenarkan ketidakadilan.

Kita perlu membedakan antara penghargaan moral dan tanggung jawab material. Guru memang memiliki tanggung jawab mendidik, tetapi tanggung jawab tersebut tidak menghapus hak mereka untuk hidup sejahtera. Pengabdian bukan berarti seseorang harus mengorbankan seluruh kebutuhan hidupnya. Negara yang terus-menerus meminta guru berkorban, tetapi tidak memberikan perlindungan yang memadai, sesungguhnya sedang mempertahankan hubungan yang tidak seimbang antara kewajiban dan hak.

Perbandingan tarif selebritas dengan penghasilan guru tentu tidak sepenuhnya setara. Keduanya memiliki mekanisme kerja dan sistem pengupahan berbeda. Namun, perbandingan itu penting karena memperlihatkan bagaimana masyarakat membaca prioritas negara. Ketika popularitas dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi, sementara kesejahteraan pendidik terus menjadi persoalan, publik berhak mempertanyakan ukuran keberhasilan pembangunan yang sedang digunakan pemerintah.

Ada kecenderungan dalam kehidupan modern untuk lebih menghargai sesuatu yang terlihat daripada sesuatu yang bekerja secara diam-diam. Popularitas, jumlah pengikut, dan perhatian publik mudah diubah menjadi angka. Sebaliknya, pembentukan karakter, kecerdasan, dan kesadaran sosial membutuhkan waktu panjang. Akibatnya, sesuatu yang menghasilkan perhatian segera sering kali lebih menarik bagi kekuasaan daripada pekerjaan yang hasilnya baru terlihat pada masa depan.

Padahal, pendidikan bukan sekadar urusan menyediakan gedung, kurikulum, dan perangkat teknologi. Pendidikan merupakan proses kemanusiaan yang membutuhkan kehadiran guru dengan martabat dan kesejahteraan yang terjaga. Tidak ada kampanye digital yang dapat menggantikan hubungan manusiawi antara guru dan murid. Teknologi dapat menyebarkan informasi, tetapi tidak dengan sendirinya membentuk kebijaksanaan, kepekaan, dan tanggung jawab sosial.

Karena itu, polemik penggunaan APBN untuk jasa promosi semestinya tidak berhenti pada perdebatan mengenai mahal atau murahnya tarif seorang selebritas. Pemerintah perlu membuka dasar pengadaan, rincian pekerjaan, ukuran keberhasilan, serta manfaat yang diperoleh masyarakat. Setiap rupiah uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap masyarakat yang membiayai negara.

Kritik terhadap persoalan ini juga tidak semestinya diarahkan hanya kepada figur publik yang menerima kontrak. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada cara pemerintah merumuskan prioritas dan menilai manfaat belanja. Jika seluruh prosedur pengadaan telah sesuai ketentuan, pertanyaan mengenai efektivitas dan kepatutan anggaran tetap relevan. Sebab, sesuatu yang sah secara administratif belum tentu otomatis menjadi pilihan paling bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran kemajuan bangsa tidak terletak pada seberapa mahal negara membayar orang-orang terkenal untuk menyampaikan pesan pembangunan. Kemajuan lebih mendasar justru terlihat dari bagaimana negara memperlakukan orang-orang yang selama ini bekerja membangun kehidupan masyarakat. Guru mungkin tidak memiliki jutaan pengikut di media sosial, tetapi melalui pekerjaan merekalah jutaan manusia belajar membaca, berpikir, dan mengenali masa depan.

Negara yang menghargai pendidikan semestinya tidak menjadikan pengabdian guru sebagai alasan untuk membiarkan kesejahteraan mereka tertinggal. Popularitas boleh memiliki harga di pasar, tetapi martabat manusia tidak boleh ditentukan oleh jumlah pengikut. Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling pandai membeli perhatian, melainkan bangsa yang mampu menghargai pekerjaan kemanusiaan yang sering berlangsung tanpa sorotan. (*)