Tandaseru — Dugaan penyelewengan dana hibah pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, berujung pada penetapan dan penahanan dua pengurus oleh Kejari Halmahera Utara, Rabu (11/11/2026). Kedua tersangka diduga menyalahgunakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara senilai Rp 500 juta.
Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial HB (49 tahun), selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid, dan YS (58 tahun), selaku Bendahara Panitia Pembangunan Masjid. Keduanya merupakan warga Desa Luari. Tim penyidik Kejari Halmahera Utara menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah mengantongi dua alat bukti permulaan yang sah.
Dalam perkara ini, dana hibah sebesar Rp 500 juta bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 149/NPHD/MALUT/2024.
Namun, dalam pelaksanaannya, dana tersebut diduga dikuasai dan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Kedua tersangka juga diduga membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 223.823.300. Nilai kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 700/87/LH-PKKN/INSPEKTORAT/2026 tertanggal 4 September 2026.
Atas perbuatannya, Kejari Halmahera Utara menjerat kedua tersangka dengan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Keduanya juga disangkakan dengan Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor, yang memuat ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda kategori II hingga kategori VI.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, HB dan YS langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama 20 hari, terhitung sejak 11 hingga 30 November 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Rahmat, mengatakan penanganan perkara tersebut merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara, khususnya dana hibah untuk kepentingan keagamaan dan masyarakat.
“Kami jaksa akan menjaga agar dana hibah dapat digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rahmat.
Kejari memastikan penyidikan kasus tersebut masih terus berjalan. Penyidik juga akan mendalami perkara, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan meminta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.