Tandaseru — Polres Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menyatakan tidak melarang kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) maupun elemen masyarakat lainnya menyampaikan aspirasi di muka umum.
Hal tersebut disampaikan Kapolres AKBP Dedi Wijayanto merespons ramainya perbincangan di media sosial terkait unjuk rasa Women’s March Jakarta 2026 yang diwarnai penyampaian aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok LGBT, di Jakarta.
Menurut Dedi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin undang-undang.
“Intinya begini, menyampaikan hak di muka umum itu adalah hak semua orang. Artinya terlepas dia itu LGBT, sekalipun penjahat, sah-sah saja menyampaikan pendapat di muka umum, itu diatur oleh undang-undang, sah saja,” kata Dedi, Selasa (10/11/2026).
Kendati demikian, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tersebut tetap memperhatikan ketertiban serta menghargai aktivitas masyarakat lain. Pihak kepolisian, lanjutnya, hanya akan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa agar tetap kondusif.
“Tapi kita juga lihat dampak sosialnya. Kalau yang disampaikan tidak diterima oleh masyarakat, kita hanya mengamankan unjuk rasa, hanya sebatas mengamankan saja, tapi untuk tindak sosial kita tidak campur,” tegasnya.
Dedi menyarankan agar penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih efektif, seperti rapat dengar pendapat (RDP), tanpa harus menggelar aksi unjuk rasa di jalan umum.
“Silakan, tapi tidak perlu juga lewat aksi unjuk rasa dan cukup bersurat kepada instansi yang dituju, artinya duduk satu pendapat untuk melakukan RDP saja itu lebih bagus,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.