Tandaseru — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya kepolisian, dalam menertibkan tempat usaha yang beroperasi tanpa izin, termasuk tempat hiburan malam (THM).
Kepala PTSP Halmahera Timur, Wahid Kamah, menegaskan setiap kegiatan usaha wajib memenuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku. Ia menilai penindakan oleh pihak kepolisian terhadap THM tanpa izin merupakan bentuk penegakan aturan yang tepat.
“Kalau memang ada tempat usaha hiburan malam yang sudah beraktivitas tetapi belum memiliki izin, termasuk izin keramaian, tentu kami mendukung langkah penertiban dan penindakan yang dilakukan pihak kepolisian,” tegas Wahid, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan pendataan PTSP, hampir seluruh THM di Kecamatan Maba tercatat aktif dan telah mengantongi izin usaha dengan jumlah sekitar 14 tempat. Meski demikian, pihak PTSP berencana melakukan pengecekan lapangan dalam waktu dekat guna mengantisipasi kemunculan tempat usaha baru yang belum berizin.
“Memang sejauh ini semuanya sudah memiliki izin. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat kami akan turun langsung untuk memastikan apakah ada tempat usaha baru yang dibangun dan sudah memiliki izin atau belum,” ujarnya.
Wahid mengingatkan agar para pelaku usaha tidak menyalahgunakan izin yang telah diberikan. Ia menegaskan bahwa pelanggaran ketentuan dapat berujung pada sanksi administratif hingga penutupan tempat usaha.
“Kami berharap aktivitas usaha benar-benar dijalankan sesuai izin yang telah diterbitkan. Jika tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, tentu ada konsekuensi, bahkan tempat usaha bisa ditutup,” tegasnya.
Selain legalitas usaha, PTSP juga menekankan pentingnya izin keramaian dari kepolisian untuk mengawasi potensi kerumunan pengunjung. THM yang belum memiliki izin keramaian dinilai dapat dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan terpenuhi.
“Pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam memberikan izin serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan keramaian umum dan aktivitas masyarakat. Jadi tempat hiburan malam yang belum mengantongi izin keramaian bisa diberhentikan sementara sampai seluruh persyaratan perizinan dipenuhi,” tutup Wahid.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.