Gagasan Federalisme Moloku Kie Raha: Memahami Pikiran dan Tindakan Sultan Djabir Sjah

Oleh: Asghar Saleh

________

“MAT…tong ini dulu ingin federal – kenapa saya batahang deng federal? Ini bukan karena Kesultanan tapi sistem pemerintahan federal itu mengangkat harga diri torang di daerah. Jadi kalo negara kesatuan ini ngoni tunggu sudah, Jawa akan injang ngoni pe batang leher”

Rekaman percakapan dengan Achmad Ali Redjeb ini terjadi tujuh tahun lalu. Di teras rumahnya yang menjorok ke dalam melewati sebuah jalan kecil di bilangan Bastiong. Aktivis pemuda tahun 60an ini menceritakan ulang pertemuan dirinya bersama beberapa pemuda Jailolo dengan Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah di rumah kediaman Sang Sultan di bilangan Raden Saleh Jakarta.

Dalam bukunya “Dari Maluku Kie Raha Hingga Negara Federal” – sebuah biografi politik Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah, sejarawan Irza Arnyta Djafaar juga menuliskan testimoni Abdurahman Barmawi tentang “ikhtiar” yang sama dari Sultan Djabir – “Kalau dulu kita dijajah oleh bangsa Belanda, sekarang kita dijajah oleh bangsa sendiri. Buktikan kata-kata saya kelak”.

Urgensi dari pernyataan-pernyataan itu adalah adanya kekhawatiran tentang masa depan yang penuh ketidakadilan, tentang cara pandang yang jauh dari kesamaan kedudukan, tentang harga diri yang diabaikan. Dan karena itu “Keadilan” mestinya jadi pondasi utama jika ingin meningkatnya kesejahteraan rakyat secara merata dan berperikemanusiaan. Sesuatu yang kukuh diperjuangkan Sultan Djabir tanpa peduli konsekuensi yang akan dijalani.

Sultan Djabir masa itu adalah “pegawai tinggi” di Departemen Dalam Negeri. “Pegawai tinggi” di sini lebih pada kamuflase birokratis karena sang Sultan sejatinya sedang “diisolasi”. Ia menjalani hukuman pengasingan. Dijauhkan dari “bala” yang dipimpinnya. Lewat serangkaian sidang yang jauh dari “Keadilan” dengan K besar, pemerintah menilai dirinya bersalah dalam mendorong gagasan federalisme saat Republik masih muda. Ingin membentuk sebuah negara bagian sendiri. Sebuah tudingan yang tak pernah bisa dibuktikan.

Bagi seorang Sultan, dipisahkan jauh dari rakyat yang dipimpinnya, dari tanah dan air tempat ia tumbuh bersama rakyatnya adalah sebuah hukuman yang paling hina. Sultan Djabir menurut saya adalah korban konspirasi level tinggi yang dilakukan secara terstruktur dan melibatkan kekuasaan negara. Pertanyaan penting untuk memahami posisi Sultan Djabir adalah benarkah Ia menginginkan negara sendiri yang merdeka lepas dari NKRI?

Iskandar Muhammad Djabir Sjah lahir di Ternate, 4 Maret 1902. Ia adalah anak kedua dari tujuh bersaudara – putra pasangan Sultan Muhammad Usman Sjah dan Boki Mihir. Seperti kebanyakan anak-anak Sultan, Djabir dibesarkan di luar istana. Ia diasuh oleh seorang perempuan biasa bernama Nifu. Tujuan “tradisi” ini agar kelak mereka tak “jauh” dari rakyat. Djabir kecil tidak menempuh pendidikan awal di sekolah Belanda yang tersedia. Ia belajar di sekolah Melayu.

Tamat dari sekolah dasar, Djabir melanjutkan bersekolah di Eurepsee Lagere School di Ternate – sekolah khusus untuk anak-anak Belanda dan bangsawan pada tahun 1916. Ia bisa sekolah di ELS karena ayahnya tidak lagi berada di Ternate – dibuang Belanda ke Bandung karena dituding terlibat pemberontakan Banau. Sang Ayah sejak awal tidak mau anak-anaknya bersekolah Belanda. Dua tahun kemudian, Djabir pindah ke Jakarta dan melanjutkan bersekolah di MULO Menjangan yang berlokasi di daerah Senen.

Periode di Jakarta tak hanya berurusan dengan sekolah. Djabir muda mulai berkenalan dengan organisasi politik. Ia bergabung dengan PSI setelah terlibat diskusi dengan Haji Agus Salim yang jadi mentornya. Usai tamat di HBS, Ia sempat bekerja di jawatan kereta api di Bandung selama setahun sebagaimana tertulis dalam catatan pribadinya. Belanda rupanya hendak menjadikan Djabir sebagai penerus tahta Kesultanan Ternate yang telah dibiarkan kosong sejak ayahnya diasingkan.

Karena itu, mereka mengangkatnya sebagai “ambtenaar ter beschikking” semacam pegawai tanpa jabatan yang diperbantukan ke wilayah tertentu – di Kesultanan Bima pada tahun 1925. Setahun kemudian ia dipindahkan ke Sumbawa. Proses mengiring oleh Sultan Bima yang dianggap “sukses” memimpin wilayahnya oleh Belanda terutama yang berkaitan dengan urusan administrasi dan pemerintahan berlanjut terus dengan konsultasi-konsultasi sewaktu Djabir muda tinggal di Bandung.

Dinilai telah matang, tahun 1929, Djabir dibawa pulang oleh Belanda ke Ternate dan bertugas di kantor residen. Lewat musyawarah perangkat adat dan setelah mendapat persetujuan Belanda – Iskandar Muhammad Djabir dilantik sebagai Sultan Ternate ke 46 pada 2 September 1929. Prosesi pelantikan berlangsung di sebuah rumah di kampung Makassar. Bukan di istana. Ia berhak menggunakan gelar “Sjah”.

Sejarawan AB Lapian dalam “Ternate Memorie van Overgage”, menyebut meski tidak ada penunjukan putra mahkota yang otomatis menjadi sultan tetapi mekanisme internal penunjukan tahta kesultanan Ternate “perlu” mendapat restu pemerintah Belanda yang telah berlaku sejak masa VOC. Sultan baru ini harus membenahi banyak aspek. Maklum, Ternate tanpa kepemimpinan seorang Sultan selama 15 tahun.

Belum rampung kerjanya mengisi struktur pemerintahan dengan para Sangaji dan memulihkan hak-hak kesultanan, pada 7 April 1942, tentara Jepang menjatuhkan bom pertama di Ternate. Mereka menggempur Ternate dari laut, udara dan mendaratkan bala tentaranya. Jepang memberi ultimatum untuk menyerah lewat selebaran yang dibagikan dari udara. Belanda kocar-kacir. Para petingginya kabur menyelematkan diri. Kota yang terkepung dan bom-bom yang terus menghancurkan setiap kampung membuat Jeanne Van Diejen – seorang perawat di ruah sakit mengibarkan seprai putih penanda menyerah.

Jepang menguasai Ternate. Semua tentara Belanda dilucuti dan dikurung dalam benteng Oranje. Situasi kota memburuk. Persediaan makanan jadi langka. Jepang juga menerapkan kerja paksa untuk membangun banyak fasilitas militernya. Semua akses komunikasi antar pulau juga diputus. Warga yang melakukan perjalanan harus dibekali ”pas khusus” yang dibuat tentara Jepang. militer mereka juga kerap membantai warga. Pembunuhan sering sekali terjadi. Yang paling besar terjadi di daerah Kalumata.

Di level internasional, serangan Jepang ke banyak negara Asia termasuk membombardir pangkalan Pearl Harbour milik Amerika memicu Parang Dunia II. Amerika langsung membalas dengan strategi perang lompat katak – setiap lompatan untuk mengusai sebuah daerah minimal sejauh 300 km. Jenderal Mac Arthur bergerak dari timur. Daerah yang dikuasai Jepang secara perlahan direbut. Mereka membangun pangkalan perang utama di Morotai untuk menghadapi pangkalan terbesar Jepang di Kao. Eskalasi perang baru mereda setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang takluk.

Di Ternate, sekutu melancarkan banyak serangan udara. Kota kembali hancur untuk kedua kalinya. “Kampung Tenga” yang dihuni mayoritas Arab, Kampung Palembang dan Kampung Cina rusak parah. Saat terdesak hebat, Jepang beralih fokus pada upaya untuk menangkap Sultan Djabir Sjah. Akan dijadikan tawanan untuk bernegosiasi dengan sekutu. Rencana ini keburu bocor dan para pendukung Sultan lebih dulu bergerak. Sultan Djabir Sjah dan keluarga dibawa menghindari kejaran Jepang lewat perjalanan ke utara melewati lereng Gamalama. Mereka tiba di Bula dan menyeberang ke Hiri.

Dalam memoar yang ditulis dokter Chasan Boesoerie, ia mengaku menerima surat dari Sultan lewat seorang kurir pada tanggal 25 April 1945. Sultan Djabir Sjah memintanya untuk datang bertemu. Boesoerie harus naik turun lereng terjal dengan medan sulit untuk sampai ke tempat persembunyian Sultan. Dalam pertemuan itu, Sultan menunjukkan surat dari Van Mook yang meminta keduanya meninggalkan Ternate. Boesoerie menolak dengan alasan dirinya adalah satu-satunya dokter yang ada dan tidak mungkin meninggalkan warga yang butuh bantuan medis. Boesoerie berbalik menuju kota dan kemudian ditangkap Jepang.

Jepang mengetahui rencana pelarian ini. Mereka mengirim pasukan ke Hiri. Terjadi pertempuran di pantai Faudu. Tim penyelamat Sultan yang terdiri dari 5 tentara Australia, dua Belanda dan satu tentara Inggris dibantu pasukan “Gorela” – pasukan pengawal Sultan dari Hiri terlibat perang jarak dekat dengan tentara Jepang yang menyerang Hiri. Dua tentara Australia tewas. Kapita Haji Abdul Kadir juga meninggal terkena peluru. “Dalam serangan gencar, jatuh korban. Kirim Boat”. Kode darurat dikirim ke Markas komando di Morotai karena Boat yang membawa tentara Sekutu sudah kembali sehari sebelumnya.

Menjelang siang, pertempuran makin sengit. Tentara Jepang terus bertambah dengan kapal yang mengepung Hiri. Kalah jumlah dan terus terdesak, pimpinan operasi bersandi “Oposum”, RK Hardwich terpaksa meminta bantuan sekali lagi ke Morotai. “Hampir selesai, situasi gawat butuh pesawat”. Dalam situasi terjepit, bala bantuan udara akhirnya tiba. pesawat Sekutu menyerang tentara Jepang. Sedangkan Boat yang diminta bergerak cepat mendekati pantai Hiri.

Sultan dan keluarga akhirnya dibawa ke Morotai. Ia ditanya tentang peta kekuatan Jepang di Ternate sebagai persiapan untuk lakukan serangan. Setelah cukup beristirahat, mereka kemudian diterbangkan ke Australia dan tinggal di kota Brisbane. Sultan beberapa kali melakukan pertemuan dengan Van Mook – wakil pemerintah Hindia Belanda dalam pelarian.

Di Ternate, Jepang tak punya pilihan lain kecuali menyerah setelah kalah perang. Seluruh kekuatan militernya dilucuti. Para Heiho – orang pribumi yang direkrut jadi tentara dibubarkan. Tapi kebanyakan dari mereka yang berasal dari Sumatera dan Jawa tak pulang. Mereka memilih bergabung dengan kaum Republiken untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerahkan kuasa Ternate kepada Chasan Boesoerie sebagai kepala pemerintahan sementara.

Dari Brisbane, Letnan Gubernur Jenderal Hubertus Johanes van Mook terus memantau. Hasrat Belanda untuk kembali berkuasa belum hilang. Kawasan Indonesia Timur jadi target dengan Ternate sebagai episentrumnya. Dalam sebuah telegram rahasia kepada Menteri Urusan Daerah Seberang, Johan Hendrich Logemann, van Mook menulis rencana pendudukan (kembali) kawasan Halmahera dan Sulawesi yang akan dibantu oleh Australia dan Amerika karena mereka memiliki divisi-divisi tentara di Morotai. Amerika menolak rencana ini.

Meskipun begitu, tentara Australia diminta masuk Ternate pada September 1945. Mereka jadi “pembuka jalan”. NICA – pemerintahan sipil Hindia Belanda membonceng dari belakang. Di bulan yang sama, Sultan Djabir Sjah dibawa ke Morotai untuk “dilatih secara militer” dan menerima pangkat Letnan Kolonel dibawah perintah langsung dari Jenderal Thomas Albert Blamey – Panglima tertinggi Angkatan Darat Sekutu untuk wilayah Pasifik Barat Daya.

Menurut catatan Adnan Amal dan Irza Arnyta Djafaar dalam buku “Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800 – 1950”, dua korvet Australia membawa Sultan Djabir kembali ke Ternate pada bulan September 1945. Sultan yang sudah diangkat sebagai Residen Ternate kemudian menerima mandat kuasa dari Boesoerie dan mulai mengatur urusan pemerintahan Keresidenan yang membawahi dua “Afdeling” – Maluku Utara dan Tidore.

Bulan Desember 1945, Sultan Djabir mengundang Arnold Mononutu dan Chasan Boesoerie ke Istana. Dirinya menawarkan gagasan untuk membentuk sebuah partai politik yang berhaluan “rijksverband” tetapi Mononutu dan Boesoerie tidak memberikan respons. Tak lama setelah pertemuan itu, lahirlah partai “Persatuan Indonesia”. Dalam surat ke Presiden Soekarno, Mononutu menyebut partai ini didirikan untuk memback up rencana “Musyawarah Besar Rakyat Maluku Utara” yang ingin memperjuangkan provinsi sendiri dan memberikan dukungan penuh pada perjuangan Indonesia.

Mereka yang pro pada ide “rijksverband” juga mendirikan partai sendiri. PASMO namanya dipimpin oleh saudara Sultan, Muhammad Nasir. Boesoerie dalam memoarnya menyatakan kagum dengan sikap demokrat Sultan yang memberi ijin untuk pendirian partai “Persatuan Indonesia” yang diketuai oleh AM Kamarudin alias Om Sau. Sultan juga kerap berdiskusi dengan Abidjan Soleman, pemimpin “Pemuda Indonesia” – sayap dari partai yang secara tegas memihak Republik.

Dalam biografi Arnold Mononutu yang ditulis Ruben Nalenan, dituliskan pernyataan Mononutu tentang sikap politik Sultan Djabir. “Ada sesuatu yang cukup menarik dan merupakan sumbangan positif bagi perjuangan di Maluku Utara adalah sikap Sultan saat ini. Sebagai kelaa daerah Ia tak pernah bertindak menghambat pergerakan. Malah terkesan Sultan lebih pro Republik”. Mononutu menduga sikap ini didasarkan pada tindakan Belanda yang telah menyingkirkan Ayahnya dari tahta Ternate dan membuangnya ke Bandung.

Pada bulan yang sama, Komisaris Pemerintah Belanda untuk Kalimantan dan Timur Besar tiba di Ternate. DR. W. van Hoven melakukan pembicaraan tertutup dengan Sultan Djabir. Pada saat itu Sultan menyampaikan gagasan membentuk sebuah federasi swapraja yang terdiri dari Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Luwuk. Federasi ini akan dipimpin oleh semacam “Dewan Swapraja”. Tidak ada tanggapan saat itu tetapi belakangan van Hoven menolak gagasan ini sebagaimana suratnya kepada Departemen Dalam Negeri Belanda dan menyatakan usulan ini tidak realistis dan tidak demokratis.

Anehnya, Belanda justru memprakarsai sebuah gagasan pembentukan “Negara Indonesia Timur”. Menurut Sultan Ternate ke 48, Mudaffar Sjah, Belanda merubah isi perjanjian antara Jenderal Mac Arthur dengan Ayahnya Sultan Djabir. Sekutu sebelumnya berencana menjadikan Sultan Ternate ini sebagai pemimpin di wilayah Indonesia Timur begitu Jepang menyerah. Belanda secara licik menjalankan politik pecah belah versi modern karena memposisikan NIT sebagai lawan Republik. Pertimbangannya adalah masih adanya kekuatan militer Belanda yang lumayan besar di wilayah ini dan “sentimen” orang-orang lokal yang mulai gerah terhadap dominasi Jawa.

Sebab itu, Belanda menggelar konferensi Malino pada 16-24 Juli 1946 yang diikuti banyak peserta dari berbagai daerah selain Jawa dan Sumatera. Maluku Utara diwakili Sultan Djabir, Boesoerie dan Salim Fabanyo. Jenderal van Mook menggunakan konferensi ini untuk mempermulus pembentukan NIT yang mengusung federalisme. Ini langkah awal untuk membentuk semacam “The Federal Commonwealth of Indonesia”.

Hasil Malino menuai banyak penolakan. Kritik paling keras bergaung di Ternate. Surat kabar “Menara Merdeka” yang jadi corong partai “Persatuan Indonesia” – dalam edisi 5 Agustus 1946 mengecam sikap Belanda yang hendak mengembalikan kepentingan-kepentingan Indonesia Timur kembali ke kekuasaan Hindia Belanda. Sementara di Jawa, Belanda cenderung bersikap koperatif dengan mendorong Indonesia lewat perundingan-perundingan yang dipantau dunia internasional.

Di akhir sikapnya, “Menara Merdeka” yang dewan redaksinya terdiri dari Mononutu, MS Djabir, Abjan Soleman dan Abubakar Bachmid menulis ; “Persatuan Indonesia hanya berdiri di belakang Republik Indonesia dengan Presiden Bung Karno dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir”. NIT tetap berdiri dan strukturnya dibentuk saat konferensi Denpasar. Sultan Djabir dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri.

Dalam situasi yang tidak menentu dengan berbagai kontraversi, Sultan Djabir tetap konsisten memilih jalan federal. Irza Arnyta Djafaar menduga sikap ini sebagai bagian dari implementasi konsep Moloku Kie Raha yang mengutamakan keseimbangan. Meski bersikap federalis tetapi Sultan adalah seorang nasionalis demokrat. Fokus utamanya pada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Dengan konsep federal, semua potensi dan kekayaan sumber daya lokal akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Tak ada campur tangan negara yang monopolistik.

Sikap Sultan selama bergabung dalam NIT juga memicu perdebatan. Ia setuju bergabung tapi selalu mengkritik kebijakan Belanda yang sering menjadikan Sultan sebagai “boneka” dalam dualisme pemerintahan yang dijalankan Belanda. Ia menolak jika Belanda mengarahkan dirinya untuk berlawanan dengan rakyat. Dari beberapa catatan selama berada di Ternate di saat pergolakan, Sultan Djabir selalu meminta pembebasan jika ada kaum Republik yang ditahan Belanda.

Karena itu, menjadi sesuatu yang aneh saat Republik malah menjeratnya dengan tuduhan federalisme. Ia ditangkap lalu dibawa ke Manado kemudian Makassar. Mengapa hanya Sultan Djabir yang ditangkap sendirian? Benarkah hanya gegara Ia menginginkan federalisme untuk daerahnya sebagai bagian dari Indonesia atau ada kepentingan politik tersembunyi untuk membungkamnya? Sejak awal tudingan ini sangat sumir. Apalagi disertai fitnah bahwa Sultan Djabir hendak bergabung dengan Republik Maluku Selatan. Terlalu banyak catatan tinggalan Belanda dan jejak yang ada di atas tanah tumpah darahnya sendiri, jika Sultan berulang kali menolak ajakan untuk membentuk negara sendiri yang dipelopori para tokoh RMS.

Jika tuduhan federal dijadikan sangkaan maka jerat yang dipakai rasanya juga tak punya dasar yang cukup. Federalisme bukan makar. Bukan pula hendak membentuk negara sendiri. Ia bagian dari sistem pemerintahan. Memang dalam UUD 1945 telah diatur bentuk negara kesatuan tetapi beleid ini dibuat saat Republik belum menemukan bentuk. Saat kedaulatan negara masih ada dibawah ancaman Belanda. Dan yang paling penting, di UUD yang sama – tujuan bernegara adalah ; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

Dalam lanskap hari-hari ini, ikhtiar yang disampaikan Sultan Djabir pada masa lalu seperti menemui “kebenaran” saat kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa, kemerdekaan dan keadilan sosial jadi “barang mewah”. Sesuatu yang makin menjauh dari cita-cita luhur kemerdekaan. Karena itu, saatnya juga kita bertanya dengan level ”goblok” karena kalaupun pintar anda tetap goblok di mata kekuasaan – lebih bangsat mana tuntutan untuk mendapat keadilan dan kesejahteraan yang dibingkai semangat federalisme yang disuarakan saat ini dibanding perampokan terhadap uang rakyat yang dilakukan secara telanjang dan tanpa rasa malu sedikit pun? (*)