Pemkot Ternate Ajukan 4 Ranperda Strategis, Termasuk RTRW 2026–2045

Tandaseru – Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, resmi mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis kepada DPRD Kota Ternate guna memperkuat landasan hukum pembangunan jangka panjang dan ketahanan pangan daerah. Pengajuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung, Senin (19/1/2026).

Rapat tersebut juga menjadi momentum penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan II Tahun 2026 bagi DPRD Kota Ternate.

Empat Regulasi Prioritas

Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, memaparkan empat Ranperda prioritas yang diajukan, yaitu:

1. Perubahan Bentuk Hukum BPRS Bahari Berkesan: Transformasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah untuk memperkuat akses permodalan dan menyesuaikan regulasi nasional.

2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan: Langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan pangan di tengah kerentanan Ternate terhadap bencana.

3. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal: Upaya menciptakan iklim investasi yang kompetitif guna membuka lapangan kerja baru.

4. RTRW Kota Ternate 2026–2045: Arah kebijakan penataan ruang 20 tahun ke depan yang mencakup mitigasi bencana dan pelestarian jalur rempah.

“Ranperda RTRW ini disusun untuk menjawab tantangan keterbatasan lahan dan pemerataan pembangunan antarwilayah,” jelas Nasri saat memberikan keterangan di hadapan sidang paripurna.

Tindak Lanjut Pokok Pikiran DPRD

Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, menyambut baik pengajuan tersebut. Ia menyatakan bahwa dari delapan agenda masa persidangan sebelumnya, sebagian besar telah tuntas dilaksanakan.

Selain membahas Ranperda, Rusdi menekankan pentingnya integrasi hasil reses anggota dewan ke dalam rencana pembangunan.

“Hasil reses di dapil masing-masing telah menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang akan menjadi bahan awal perencanaan pembangunan dan penyusunan APBD,” ungkap Rusdi.

Pihak legislatif berharap pembahasan empat regulasi baru ini dapat berjalan sesuai jadwal hingga nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang berdampak langsung bagi kemajuan Kota Ternate.