Tandaseru – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate, Maluku Utara, resmi memberlakukan penagihan retribusi parkir di kawasan situs cagar budaya Benteng Oranje mulai hari ini (21/11/2026). Penagihan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemberlakuan kebijakan itu ditandai dengan terpasangnya papan pengumuman resmi bertiang kayu dengan latar belakang putih dan merah serta logo Pemkot Ternate di area Benteng Oranje. Papan pemberitahuan itu memuat tulisan, “PEMBERITAHUAN: MULAI TANGGAL 21 NOVEMBER 2026 AKAN DILAKUKAN PENAGIHAN PARKIR DI KAWASAN BENTENG ORANJE SESUAI DENGAN PERDA KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. TERIMA KASIH”.
Meski sudah mulai diterapkan, kebijakan ini menuai sorotan publik karena dinilai wajib disertai penjelasan hukum dan administrasi yang transparan agar tidak memicu polemik serta ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
Praktisi hukum Ahmad Nurrahman Nassim menilai pemerintah daerah memang memiliki kewenangan memungut retribusi parkir sepanjang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan itu tidak boleh dijadikan legitimasi semata tanpa kepastian mengenai keabsahan objek, penetapan lokasi, mekanisme pemungutan, hingga kewenangan pengelolaannya.
“Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan memungut retribusi. Tetapi dalam negara hukum, setiap pungutan terhadap masyarakat harus memiliki dasar hukum yang jelas, objek yang sah, tarif yang terukur, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai masyarakat hanya diberikan pemberitahuan bahwa parkir mulai ditagih, tetapi tidak mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai dasar penetapan lokasi tersebut,” ujar Ahmad.
Ahmad menegaskan, rujukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertera pada papan pemberitahuan harus dimaknai secara utuh. Regulasi tersebut tidak boleh sekadar menjadi tameng normatif, melainkan wajib dibuktikan bahwa kawasan Benteng Oranje memenuhi syarat sebagai objek retribusi parkir yang ditetapkan dan dikelola secara sah oleh pemerintah daerah.
“Pertanyaan hukumnya sederhana, tetapi sangat mendasar: Apakah kawasan Benteng Oranje sudah ditetapkan secara resmi sebagai lokasi parkir berbayar? Bagaimana status pengelolaan lokasi tersebut? Siapa yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan? Berapa tarif yang berlaku, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban uang yang dipungut dari masyarakat? Ini yang harus dijelaskan oleh Dinas Perhubungan,” jabar Ahmad.
Menurut Ahmad, pemasangan papan pemberitahuan di lapangan belum cukup memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Pemerintah wajib mempublikasikan landasan hukum penetapan lokasi, prosedur pemungutan, rincian tarif, identitas petugas resmi, mekanisme pembayaran, hingga saluran pengaduan masyarakat.
Ia juga mengingatkan status Benteng Oranje sebagai situs cagar budaya yang memiliki nilai sejarah sekaligus menjadi identitas Kota Ternate. Oleh karena itu, tata kelola parkir di area tersebut harus memperhatikan aspek penataan ruang, kemudahan akses publik, kepentingan warga, serta perlindungan kawasan bersejarah.
“Jangan sampai kawasan bersejarah yang seharusnya menjadi ruang publik, ruang edukasi, dan destinasi wisata justru dikelola dengan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pungutan. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan kepentingan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan kepentingan publik dan pelestarian kawasan,” katanya.
Lebih lanjut, Ahmad mendesak Dishub Kota Ternate membuka dokumen penetapan lokasi parkir, dasar penentuan tarif, sistem pemungutan, serta tata kelola pendapatan retribusi di Benteng Oranje sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Kalau kebijakan ini memang memiliki dasar hukum yang kuat, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tertutup. Publik berhak mengetahui bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan bagaimana uang yang dipungut akan dikelola. Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas,” lanjutnya.
Ahmad menambahkan, kebijakan tersebut harus segera dievaluasi melalui mekanisme hukum dan administrasi pemerintahan apabila di kemudian hari ditemukan praktik pungutan yang menyimpang, penetapan objek yang cacat administrasi, atau penarikan retribusi oleh pihak tidak berwenang.
“Jangan sampai kebijakan yang tujuan awalnya meningkatkan pendapatan asli daerah justru menimbulkan ketidakpercayaan publik. Pemerintah harus mengedepankan kepastian hukum, bukan sekadar memberlakukan pungutan. Masyarakat bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan perlindungan hukum,” tutup Ahmad.
Sekadar diketahui, Benteng Oranje saat ini menjadi salah satu pusat aktivitas paling hits di Ternate. Selain aktivitas seni budaya, hiburan, dan olahraga yang kerap dipusatkan di sini, terdapat pula sejumlah kafe dan coffee street yang menambah ramai kawasan tersebut.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.