LPS, OJK Maluku Utara, dan Pengusaha Muda Ajak Mahasiswa UMMU Kelola Uang dan Ciptakan Peluang Usaha

Tandaseru — Kantor Perwakilan III Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua menggelar Forum Inklusi dan Literasi Keuangan Bersama LPS (LPS FinLab) 2026 di Aula Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Senin (9/11/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu narasumber. Kegiatan bertajuk “Kelola Uang, Ciptakan Peluang” ini dipandu host Sri Wahyuni Tamrin, dan diikuti sekitar 150 civitas akademika kampus tersebut.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan pelajar/mahasiswa tercatat 62,72 persen, sementara indeks inklusi keuangannya mencapai 92,76 persen, sehingga mahasiswa dinilai perlu dibekali kemampuan mengelola keuangan sekaligus didorong menjadi generasi produktif yang mampu melihat dan menciptakan peluang usaha.

Prayitno Amigoro, Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS III, membawakan materi “Lebih Dekat dengan Lembaga Penjamin Simpanan”. Ia memaparkan, LPS resmi beroperasi sejak 22 September 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yang kewenangannya kini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas UU P2SK.

Fungsi LPS mencakup tiga bidang, yakni perbankan (menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan resolusi bank), stabilitas sistem keuangan, serta—sebagai kewenangan baru—asuransi, yaitu menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi maupun asuransi syariah.

Prayitno menjelaskan, nominal simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar per nasabah per bank, dengan tiga syarat layak bayar atau kriteria 3T: tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak terindikasi atau terbukti melakukan fraud.

Untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027, tingkat bunga penjaminan ditetapkan sebesar 3,75 persen untuk bank umum, 6,25 persen untuk BPR, dan 2 persen untuk valuta asing. Ia menyebut lima BPR/BPRS di Maluku Utara saat ini tercatat sebagai bank peserta penjaminan LPS, dan belum terdapat bank di provinsi ini yang pernah dilikuidasi sejak LPS berdiri.

Secara nasional, sejak 2005 hingga 30 September 2026 LPS telah menangani likuidasi 161 bank (1 bank umum, 141 BPR, dan 19 BPRS) serta membayarkan klaim penjaminan sebesar Rp3,51 triliun dari total simpanan layak bayar Rp5,31 triliun.

Narasumber selanjutnya, Rizki Musaddiq, Entrepreneur dan Owner Coffee Kota Hujan, membawakan materi “Membangun Bisnis Sejak Muda”. Ia berbagi perjalanan usahanya yang dimulai dari langkah sederhana: berani mencoba, belajar memahami pelanggan, hingga bertumbuh dengan terus memperbaiki produk dan sistem.

Rizki menguraikan sejumlah tantangan umum yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari modal terbatas, penjualan yang tidak stabil, biaya yang sulit dikontrol, hingga uang usaha yang tercampur dengan uang pribadi, beserta solusi praktis untuk masing-masing persoalan tersebut.

Ia menekankan pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha melalui rekening terpisah, pencatatan teratur, dan penetapan gaji pemilik yang jelas, serta mengajak peserta membangun lima kebiasaan keuangan sejak transaksi pertama usaha: mencatat setiap transaksi, menghitung modal dan harga pokok penjualan, memantau arus kas, menyisihkan dana cadangan, dan rutin mengevaluasi laba, mengingatkan bahwa omzet tidak sama dengan laba.

Rizki mengajak mahasiswa mulai berbisnis sejak muda tanpa menunggu modal besar atau lulus kuliah, dengan mencari masalah di sekitar, menguji ide dalam skala kecil, memanfaatkan aset dan jaringan yang dimiliki, disiplin memisahkan uang, serta berani mengevaluasi kegagalan.

“Jangan menunggu sukses untuk memulai. Mulailah, belajar, dan bangun kesuksesan sedikit demi sedikit,” ujarnya.

Narasumber selanjutnya, Sukma Aji Wirawan dari Kantor OJK Provinsi Maluku Utara, membawakan materi “Mengenal Lebih Dekat Otoritas Jasa Keuangan”. Ia memaparkan dasar hukum OJK, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang kewenangannya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dengan tiga tugas utama: mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan, mencakup perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan nonbank seperti asuransi, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan dan aset kripto.

Sukma turut membekali mahasiswa dengan materi perencanaan keuangan, dimulai dari mengenali profil risiko keuangan yaitu konservatif, moderat, atau agresif sebelum menentukan tujuan dan menghitung kebutuhan tabungan bulanan.

Ia menjelaskan strategi perencanaan keuangan yang mencakup pemahaman kondisi keuangan, penghitungan aset dan utang, serta membedakan kebutuhan dan keinginan. Khusus bagi generasi Z, ia membagikan formula alokasi anggaran bulanan, yakni maksimal 10 persen untuk berbagi, minimal 20 persen untuk menabung, maksimal 30 persen untuk cicilan utang, dan sekitar 40 persen untuk biaya hidup, serta mengenalkan konsep “sisihkan, bukan sisakan”—menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan atau investasi di awal, bukan menabung dari sisa setelah dibelanjakan.

Forum ini berlangsung dalam format talkshow interaktif yang diawali registrasi dan pretest, sambutan, penyerahan plakat kepada narasumber, sesi talkshow bersama ketiga pembicara, tanya jawab, posttest, kuis Kahoot, hingga pengundian dan penyerahan doorprize sebelum ditutup dengan penampilan hiburan.

Melalui kolaborasi LPS, OJK, dan pelaku usaha muda ini, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara diharapkan tidak hanya memahami pentingnya penjaminan simpanan dan pengawasan sektor jasa keuangan, tetapi juga terdorong mengelola keuangan secara disiplin dan berani menciptakan peluang usaha sejak masa kuliah.