Tidore Jadi Kota Pertama di Malut yang Daftarkan Perangkat Desa BPJS Kesehatan

Tandaseru — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, terus memastikan seluruh masyarakat terakses BPJS Kesehatan. Pasalnya, ini merupakan pelayanan wajib yang harus diberikan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo dalam arahannya pada Forum Komunikasi Implementasi strategi Penguatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) dan Tingkat Keaktifan  Peserta Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh BPJS Cabang Ternate, Selasa (27/5/2025).

Ismail mengatakan, pelayanan kesehatan ini menjadi pelayanan wajib yang harus diseriusi, sehingga masyarakat Kota Tidore Kepulauan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dapat terlayani dengan baik.

“Saya minta kepada OPD terkait untuk ketersediaan anggaran BPJS ini harus diutamakan kalau terjadi kekurangan dana maka kita siap untuk menambahkan anggarannya yang terpenting adalah masyarakat Tidore dapat mengakses BPJS kesehatan tersebut, karena ini juga ditegaskan oleh Wali Kota Tidore Muhammad sinen soal pelayanan kesehatan harus diutamakan,” kata Ismail.

Ia berharap seluruh tenaga kesehatan baik di RS, Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya agar pada setiap pelayanan kesehatan jangan mengedepankan faktor administrasi akan tetapi faktor kemanusiaan yang perlu diutamakan agar masyarakat dapat dilayani dengan sangat baik.

“Jangan dahulukan administrasi tetapi utamakan dulu pelayanan dasar kepada masyarakat yang datang ke RS atau puskesmas yang ada. Semoga dengan pertemuan ini ke depan masyarakat Kota Tidore lebih mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik,” harap Ismail.

Sementara, Kepala Cabang BPJS Ternate dr. Meryta O Rondonuwu menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah berkomitmen dalam meningkatkan keaktifan peserta BPJS, sehingga saat ini status cakupan kepesertaan dalam peta jalan JKN mencakup 98 persen di akhir 2024 hingga pada bulan Mei ini Kota Tidore masih bisa mempertahankan status UHC dengan 98,82 persen penduduk terdaftar dan memiliki kartu JKN.

“Saya sangat mengapresiasi Kota Tidore yang menjadi kota pertama di Maluku Utara yang mendaftarkan seluruh perangkat desa masuk dalam kepesertaan JKN. Mudah-mudahan ini juga dipertahankan sehingga ke depan masyarakat Kota Tidore dapat dilayani dengan baik di faskes manapun,” tandas dr. Meryta.