Tandaseru — Keputusan Rapat pimpinan daerah DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang telah merekomendasikan empat calon daerah otonom baru (DOB) baru di Maluku Utara yakni DOB Kepulauan Obi, Wasilei, Galela-Loloda dan Kao Raya patut diacungi jempol. Sebab, sebagai partai penguasa di daerah telah mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di empat daerah tersebut.
Namun, semangat pemekaran yang telah didorong partai penguasa itu tampaknya hanya dijadikan kepentingan segelintir orang yang terkesan sangat tidak akomodatif terhadap agenda pemekaran khususnya calon daerah otonom baru Galela-Loloda (Galda).
Hal ini diungkapkan salah satu tokoh pemuda Loloda Kepulauan, Irfan Abdurahim. Ia mengatakan, dirinya mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPD Gerindra Malut karena telah mendorong Galela-Loloda sebagai salah satu calon daerah otonom baru bersama tiga daerah lain. Namun, ia juga kecewa terhadap struktur tim pemekaran yang disusun segelintir orang terkesan mengabaikan sumber daya manusia (SDM) Loloda.
“Calon DOB Galela-Loloda, tapi struktur hanya tertulis tim pengurus DOB Galela saja. Kemudian mulai dari dewan pembina seterusnya sampai divisi humas dan publikasi itu dominasi perwakilan Galela lebih dari 80 persen, sementara perwakilan Loloda hanya lebih dari 10 persen. Harusnya kan berimbang, dan harus ada pertemuan tim calon DOB Galda, pusatkan di Halmahera Utara sehingga bisa melibatkan bupati, wakil bupati dan pimpinan DPRD Halut,” ujar Irfan, Jumat (2/5/2025).
Irfan yang juga salah satu pimpinan media ini mengaku kesal karena baru pembentukan struktur tim pemekaran saja sudah tidak ada keikhlasan dari teman-teman Galela.
“Bagaimana nanti setelah Galela-Loloda resmi menjadi Daerah Otonom Baru (DOB)? Kita bicara pemekaran itu urusan daerah dan masyarakat, bukan urus arisan atau jojobo lalu kenal nama tinggal diisi. Kemudian dalam prosesnya hanya beberapa orang saja yang dilibatkan,” tambah Irfan.
Soal pemekaran ini, kata dia, bukan maunya warga Galela saja, tetapi semua warga punya kepentingan, termasuk warga Loloda. Sebab itu, tim pemekaran yang dibentuk juga harus adil dan akomodatif, jangan terkesan pilih kasih dan lebih dominasi.
“Kita harus berkaca dengan Kabupaten Pulau Morotai. Karena semangat yang tinggi dan satu visi sehingga pemekaran bisa terwujud. Galela-Loloda ini baru rencana saja tim pemekaran yang dibentuk sudah tidak akomodatif, nama tim juga cuma Galela lalu buat apa bicara kepentingan Galela-Loloda,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan