Tandaseru — Pada Senin, 3 Januari 2025, Aliansi Peduli Demokrasi Maluku Utara menggelar demonstrasi menuntut PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) menyelesaikan tanggung jawab sosial dan penyelesaian hak-hak karyawan.
Namun aksi mereka digagalkan lantaran diadang oleh Forum Masyarakat dan Karyawan Bersatu untuk Bangkit (FMKBB) NHM yang menggelar aksi tandingan di desa Tahane, kecamatan Malifut, Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap perusahaan. Massa aksi yang dicegat kemudian diajak audiensi untuk memberikan pemahaman bahwa kondisi NHM sedang menghadapi ancaman serius terhadap operasionalnya, sehingga kebijakan dan langkah yang diambil bertujuan untuk pemulihan operasional tambang emas Gosowong.
Mahdi Abd Rachman, mantan karyawan NHM yang juga warga desa Tahane, dalam
audiensi bersama massa aksi mempertanyakan kepentingan yang dibawa mereka. Ia menegaskan bahwa jangan hanya karena kepentingan satu orang lantas mengaitkan seolah-olah membawa kepentingan karyawan dan masyarakat.
“Anda datang membawa suatu kepentingan namun tidak pernah bertanya kalau torang pe kepentingan sebenarnya itu apa Kepentingan terbesar karyawan dan masyarakat di sini sebenarnya hanya satu, perusahaan bisa normal dan inshaa Allah berefek ekonomi untuk torang samua di sini,” tegas Mahdi, yang juga sampai sekarang belum menerima pesangon karena
kondisi perusahaan.
Menurut Mahdi, ketika dihubungi dalam aksi tersebut, Forum masyarakat dan Karyawan Bersatu untuk Bangkit PT Nusa Halmahera Mineral (FMKBB) menyadari pentingnya investasi di tiap wilayah akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga aset warga lingkar tambang ini menjadi sangat urgen untuk dipertahankan keberadaannya.
Kehadiran NHM terbukti banyak berdampak terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi lingkar tambang dengan rekrutmen karyawan lokal dan sejumlah program sosial dan kemanusiaan. Aksi kemarin, lanjut Mahdi, adalah bentuk dukungan kepada perusahaan agar tetap dapat berproduksi dan kembali normal, sehingga seluruh karyawan yang sempat dirumahkan dengan ujuan efisiensi ini bisa kembali bekerja. Selain itu, jika perusahan kembali baik, seluruh program sosial perusahaan dan hak-hak karyawan bisa diprioritaskan.
“Aksi ini adalah wujud sikap dari komponen warga, karyawan aktif, yang dirumahkan, serta beberapa mantan karyawan. Kami memberikan dukungan kepada perusahaan agar bisa kembali normal. Menurut FMKBB, normalisasi produksi perusahaan adalah kepentingan terbesar bagi warga wilayah lingkar tambang,” ungkap Mahdi.
Di saat bersamaan, koordinator aksi FMKBB, Septian Sam, menjelaskan bahwa aksi mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Peduli terhadap Nasib Masyarakat Lingkar Tambang dan Karyawan NHM dianggap tidak murni. Menurutnya, aksi tersebut memiliki
kepentingan tertentu, salah satunya mendesak pembebasan seorang mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tertentu.
“Kami sebagai karyawan dan masyarakat lingkar tambang justru mendukung keputusan perusahaan untuk merumahkan sebagian karyawan karena kondisi perusahaan yang belum stabil. Jika NHM terus diganggu, maka dampaknya akan berpengaruh terhadap perekonomian
masyarakat,” ujar Septian.
Tinggalkan Balasan