Ia menambahkan, meski sudah diakui sebagai utang, Pemprov Malut hanya bisa mengakomodir sebesar Rp 32 miliar lewat APBD Induk.

“Utang-utang ini terdiri atas kegiatan perencanaan, pekerjaan fisik, dan pengadaan mobiler,” tandasnya.

Baca Juga:Pemprov Maluku Utara Tempuh PK, PH Pengusaha Kristian Wuisan Layangkan Somasi Kedua
Tag Terkait:
Tandaseru
Penulis