Loka POM Morotai Gelar Forum Konsultasi Publik Lintas Sektor di Halmahera Utara

Tandaseru — Loka Pengawasan Obat dan Makanan Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar Forum Konsultasi Publik dan Advokasi Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor terkait Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Rabu (24/4/2024).

Mengusung tema “Komitmen dan Sinergitas dalam Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Halmahera Utara”, kegiatan ini dihadiri Bupati Frans Manery yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Frederik Nelson Sahetapi, Kepala Loka POM Pulau Morotai Salman Fariesy, Kapolres Halut AKBP Moh Zulfikar Iskandar, Kajari Halut M Ahsan Tamrin, perwakilan Kodim 1508/Tobelo beserta pimpinan OPD dan elemen terkait dalam pengawasan obat dan makanan.

Dalam sambutannya, Kepala Loka POM Pulau Morotai Salman Fariesy mengatakan, pertemuan yang dikemas dalam forum konsultasi ini dilaksanakan sebagai upaya perlindungan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara dari obat dan makanan. Makanan dan obat-obatan yang tidak mempunyai izin BPOM sangat berisiko terhadap kesehatan.

“Tentu pengawasan tidak akan berjalan secara optimal apabila Loka POM Morotai hanya berperan seorang diri. Oleh karena itu, dibutuhkan kesamaaan langkah dan dukungan dari seluruh stakeholders, termasuk peran aktif dari pemerintah daerah dalam mewujudkan pengawasan yang prima dan berkelanjutan agar masyarakat terlindungi dari obat dan makanan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan,” tuturnya.

Salman bilang, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan memberi mandat kepada sejumlah kementerian/lembaga hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, BPOM memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah disamping fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan,” tutur Salman.