Kesaksian 2 Pejabat Pemprov, AGK Perintahkan OPD Lunasi Utang Rp 17 Miliar

Menurut Saifuddin, mantan Ketua Partai Gerindra Malut yang juga orang dekat AGK, Muhaimin Syarif, dan istri AGK, Faoniah Djauhar, sering mencampuri proyek pemprov melalui kepala bidang, salah satunya proyek terdakwa Kristian.

“Saya tidak terlibat dan melibatkan diri karena rekanan langsung kepada Gubernur,” jelas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Malut ini.

Saifuddin mengaku, AGK sering meminta uang melalui anak buahnya. Saifuddin pun pernah memberikan uang secara tunai melalui ajudan AGK, Ramadhan Ibrahim dan Zaldy Kasuba.

“Untuk pemberian uang dari tangan saya langsung itu Rp 10 juta, Rp 20 juta, sekitar empat lima kali. Usaha dan berupaya sendiri uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Gubernur,” bebernya.

Saifuddin juga tak mengelak saat ditanya JPU perihal uang Rp 390 juta yang diberikan ke Ramadhan dan Zaldy. Ia mengaku, pemberian uang itu karena ada tekanan dan perintah dari Gubernur, yang mana jika tidak diberikan maka akan dinonjobkan. Uang tersebut didapatnya dari fee para pemenang proyek.

“Selama menjabat sebagai Kepala BPBJ, diberikan kontraktor Rp 15 juta, Rp 20 juta dan Rp 50 juta dari fee 1 persen. Dari 1 persen itu terkumpul sekitar Rp 200 juta lebih itu dari nilai kontrak dan komitmen fee dari Pak Gubernur,” terangnya.

“Untuk fee yang harus diberikan 10 sampai 15 persen yang diminta Gubernur, namun tidak terlibat dan tidak mengarahkan kontraktor,” cetus Saifuddin.

Ia menambahkan, proyek-proyek pemprov rata-rata dibagikan ke orang-orang dekat AGK. Misalnya di Halmahera Utara diberikan kepada terdakwa Kristian, di Hamahera Barat kepada Merlisa, dan di Pulau Taliabu kepada Muhaimin Syarif. Begitu juga di Halmahera Selatan, Halmahera Timur dan kabupaten/kota lainnya.

“Kalau syarat memenuhi, wajib dimenangkan. Gubernur pernah arahkan tetapi keputusan akhir di Pokja dan itu juga disampaikan ke Pokja. Kami tahu (Kristian) tim sukses. Setahu kami ada tiga Pokja. Semua Pokja melakukan itu karena ada perintah dari Gubernur langsung ke Pokja. Untuk hadiah uang atau barang ke Gubernur melalui orang Gubernur itu tidak tahu,” tandas Saifuddin.