Politikus PKB ini menjelaskan, pembahasan hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Halmahera Barat 2024 nanti akan menjadi suatu forum yang terbuka bagi publik.
“Akan disiarkan secara langsung melalui media sosial Facebook DPRD Halmahera Barat dan Tiktok Halmahera Barat, sehingga aspek akuntabilitas publik atas peran DPRD dan pemerintah daerah dalam beranggaran dapat diketahui publik,” bebernya.
Untuk itu, mantan aktivis HMI ini mengharapkan Kepala BKAD dan Kepala Bappeda dapat menjelaskan ketidakkonsistenan penganggaran antara RKPD, KUA PPAS, dan Ranperda APBD Tahun 2024. Sebab, ini merupakan masalah atau kasus yang baru pertama kali ditemukan selama pihaknya ber-APBD di Halmahera Barat.
“Rapat ini diharapkan kehadiran Kaban Keuangan dan Kepala Bappeda, dan memberikan penjelasan kepada Banggar. Jangan alasan sakit, jangan alasan sibuk kemudian tidak mau datang sebab itu sikap pengecut,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.