Naik 5,87 Persen, Maluku Utara Kecipratan Rp 17,86 Triliun APBN pada 2024

Sedangkan alokasi TKD yang mengalami peningkatan sebesar 5,49% digunakan untuk
mendukung pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas belanja daerah.

“Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam mengawal APBN tahun anggaran 2024 untuk menghasilkan belanja yang lebih berkualitas (spending better). Melalui belanja berkualitas, APBN diharapkan turut menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat dan memberi dampak ikutan (multiplier effect) secara lebih besar pada kegiatan perekonomian, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara,” paparnya.

Dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, Tunas Agung juga menyampaikan strategi pembangunan ekonomi dan fiskal Maluku Utara. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi pilar utama yang kuat bagi masa depan Maluku Utara.

“Isu kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur masih perlu diperhatikan. Dengan kebijakan fiskal yang memadai, kita dapat meningkatkan fasilitas pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan, hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan sekolah unggulan perlu digagas sebagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan menopang pembangunan manusia Maluku Utara secara berkelanjutan,” ucapnya.

“Dengan komitmen bersama dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan pendidikan di sekolah unggulan, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan berdaya saing tinggi, yang pada akhirnya akan menjadi pendorong utama kemajuan Maluku Utara,” ujar Tunas Agung.

Dalam rangkaian acara penyerahan DIPA dan Alokasi TKD TA 2024 ini, terdapat pula sesi penandatanganan pakta integritas disaksikan oleh Gubernur dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang memuat kesepakatan antara Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan para KPA dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, diberikan pula penghargaan kepada Satker K/L dan Pemerintah Daerah
terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2023.

“Mari kita jaga kualitas belanja, perkuat sinergi dan harmonisasi, perkuat tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel dan pruden serta berintegritas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.” pungkas Tunas Agung pada akhir laporannya.