Tandaseru — Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara bersama Pemda Halmahera Barat menggelar kegiatan satu data.
Kegiatan tersebut sehubungan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang bertujuan meningkatkan berbagai pemakaian dan pemanfaatan data pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.
Satu data yang berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Halbar, Selasa (3/10) itu diikuti 4 OPD yakni Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, dan PDAM.
“Pemerintah menginginkan suatu saat Indonesia memiliki satu data, ketika ada program-program pembangunan itu kita tidak kesulitan memperoleh data,” ungkap Kepala Bappeda Julius Marau pada tandaseru.com usai kegiatan.
Julius menyampaikan, kedatangan Kementerian PUPR melalui BPPW Malut ke Halmahera Barat karena ingin menjadikan Halbar sebagai pilot project satu data.
“Dan manfaatnya sangat besar. Dengan satu data ini balai sudah bisa mengindentifikasi apa kebutuhan kita di daerah, dan Halbar dipilih sebagai pilot project karena pertama dari segi efektivitas dan efisiensi suatu daerah menjadi conto karena rentang kendali Halbar lebih dekat, dibandingkan kabupaten/kota yang lain di luar Tidora dan Ternate,” pungkas mantan Inspektur Inspektorat itu.
Tinggalkan Balasan