Politikus Nasdem bilang, ada pula agenda pembahasan panitia khusus (Pansus) LHP BPK.
“Jadi pansus nantinya akan menggelar rapat lanjutan dengan 10 OPD menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK,” katanya.
Nini menjelaskan, Banmus juga sudah memantapkan jadwal pertemuan Pansus dengan BPK untuk membahas hasil temuan tersebut.
“Pertemuannya akan dilaksanakan paling lambat bulan Juli ini,” katanya lagi.
Menurutnya, berdasarkan data LHP BPK dari 10 OPD di Pemprov Malut, Dinas PUPR tercatat paling banyak bermasalah, mulai dari kekurangan volume pekerjaan pada proyek jalan dan jembatan, hingga keterlambatan pembayaran.
“Untuk dinas yang lain temuannya hanya berupa administrasi saja, dan jika diakumulasi alhamdulillah perbaikannya sudah mencapai 80 persen,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan