Sementara dari sisi belanja, belanja APBN
mengalami kenaikan sebesar 10,48% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp 4,9 triliun (29,05% dari pagu belanja). Tumbuhnya belanja ini didorong oleh kenaikan realisasi belanja barang pemerintah pusat dan kenaikan realisasi belanja TKD Dana Bagi Hasil yang signifikan.
Sementara APBD Regional Maluku Utara menunjukkan kondisi fiskal daerah yang mulai
bergerak agresif. Meskipun terdapat catatan agar dependensi pemerintah daerah terhadap dana transfer perlu dikurangi. Per April 2023, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp3,4 Triliun (27,27% dari target). Dari sisi belanja, penyerapan belanja daerah mulai terakselerasi dengan realisasi belanja sebesar Rp 2,5 triliun (18,61% dari pagu).
Belanja modal dan belanja transfer perlu terus diakselerasi untuk mengimbangi realisasi belanja operasi yang tumbuh meyakinkan. Pada kesempatan ini, Tunas Agung juga menyampaikan current issue di daerah, di antaranya momen kunjungan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin tanggal 10 Mei 2023 yang juga menjadi tonggak baru Keuangan Syariah di Maluku Utara. Pada kunjungannya, Wakil Presiden melantik Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Maluku Utara dengan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sebagai Ketua KDEKS dan Tunas Agung Jiwa Brata selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu anggota dari komite tersebut.
Diharapkan dengan adanya pembentukan KDEKS, dapat menjadi motor penggerak dalam mengkaji, menggali, dan mewujudkan berbagai potensi pada setiap fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta dapat menjadi penyokong kebangkitan kembali Maluku Utara sebagai produsen rempah terkemuka dunia. Hal ini sejalan dengan potensi Maluku Utara yang menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi serta potensi sektor pertanian yang masih perlu digali lebih dalam.
Isu lainnya yang disampaikan terkait dengan potensi sektor pertanian Maluku Utara yang
masih perlu digali dan dikembangkan. Salah satunya dapat dilihat melalui prospek pengembangan komoditas pala dan cengkeh sebagai isu strategis regional. Sejarah mencatat bahwa secara historis, Maluku Utara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia hingga mampu menarik minat bangsa penjajah.
“Pada tahun 2022, total luas areal perkebunan cengkeh dan pala masing-masing sebesar 70.534 hektar dan 26.502 hektare. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2020, produksi cengkeh mengalami tren penurunan dua tahun
terakhir,” terangnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.