Selain itu, merujuk pada RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Maka Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan mendukung program nasional antara lain pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting yang telah dicanangkan pada Apel Gabungan Siaga Stunting tanggal 3 Maret tahun 2023, bahwa pada tahun 2024 Kota Tidore Kepulauan zero stunting. Olehnya itu saya harapkan kepada para staf ahli, para asisten, kepala-kepala OPD, camat, eselon III serta utusan dari kecamatan agar serius dalam mengikuti diskusi untuk membahas dan menentukan arah kebijakan, isu strategis serta program dan kegiatan di tahun 2024, serta penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2024 agar lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu strategis yang ada,” papar Wali Kota dua periode ini.
Sementara Kepala Bappelitbang Abdul Rasyid Fabanyo dalam laporannya mengatakan, esensi dari pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah adalah dalam rangka penyelarasan rancangan renja organisasi perangkat daerah dengan usulan program/kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan.
Forum itu dilaksanakan selama dua hari, yaitu Kamis sampai Jumat (10/3) di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota.
Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 150 Orang yang terdiri dari Staf Ahli Wali Kota dan Asisten Setda, seluruh pimpinan OPD, dan camat se-Kota Tidore Kepulauan dan utusan dari desa/kelurahan.
Tinggalkan Balasan