“Ada lima prioritas yang akan saya jalankan dan itu arahan pemerintah pusat bukan saya ya. Arahan pemerintah pusat yang harus saya jalankan dalam waktu setahun,” tambahnya.
Hal-hal lain terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah itu akan dibedah dan direview lagi terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah yang saat ini sudah ditargetkan sebesar Rp 1,7 triliun.
“Saya ingin mendapatkan angka riil. Angka riil ini bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, DAK dan dana transfer lainnya,” ujarnya.
Pola pemerintahan sekarang ini, ia berkata, tidak sama dengan yang dulu. Pemda terlalu mengandalkan APBN dan APBD hingg lupa bahwa sistem pendanaan atau pembiayaan yang berkembang saat ini adalah blended finance.
“Blended finance adalah pembiayaan campuran yang melibatkan pihak swasta di dalam satu perencanaan pembangunan,” tuturnya.
“Itu akan kita kembangkan bersama. Karena itu pemerintah pusat menugaskan saya untuk melakukan berbagai hal terkait dengan investasi yang akan berkembang. Jadi kita tidak hanya melihat Halmahera Tengah tetapi kita juga harus melihat Maluku Utara secara regional,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan