Dalam pelaksanaan reses tersebut, lurah tidak hadir untuk sama-sama mencari referensi kebutuhan di kelurahan.
“Ada hal yang sangat disayangkan, saya berharap Lurah Kelurahan Maliaro dapat hadir saat reses supaya saya bisa mendapatkan banyak referensi tentang program-program dari kelurahan tersebut yang dapat didukung oleh pemerintah. Namun, harapan saya tidak didukung oleh realitas. Menurut informasi lurah tersebut tidak berkenan hadir karena dikhawatirkan ada keberpihakan lurah pada partai politik,” beber Heny.
Padahal, ia berujar, kegiatan reses tidak dapat ditafsir sebagai kepentingan politik belaka melainkan kepentingan masyarakat.
“Hal ini berarti pendidikan politik belum tersampaikan kepada lurah. Dengan kejadian seperti ini dapat menjadi pembelajaran bagi lurah lainnya terkait dengan pendidikan politik lebih khususnya harus memahami secara detail tentang tupoksi DPRD,” tegas Heny.
Ia pun meminta kepada pemerintah kota dalam hal Perumda agar cepat mengatasi masalah kelangkaan air di masyarakat karena ini adalah janji politik wali kota dan wakil wali kota saat kampanye.
“Rakyat butuh kepastian dan action, bukan janji. Rakyat butuh bantuan air tanpa harus membeli air profil,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan