Komisi II DPRD Ternate Persoalkan Rencana Rekrutmen PTT Guru

Tandaseru — Rekrutmen 109 Pegawai Tidak Tetap (PTT) guru oleh Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, mendapat sorotan Komisi II DPRD.

Ketua Komisi II Mubin A. Wahid menyatakan, pemkot tak boleh menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru.

Ia bilang, sebelumnya pemkot memberhentikan 80 orang Satuan Tugas (Satgas) Pelayanan Pasar dengan alasan anggaran. Di sisi lain, pemkot hendak merekrut 109 PTT guru.

“Bayangkan saja, pemberhentian 80 orang Satgas Pasar karena alasan anggaran, kenapa pemerintah malah mau mengangkat 109 PTT tenaga guru? Makanya pemerintah harus berhati-hati, jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah,” tegasnya, Jumat (30/7).

Menurutnya, jika seperti ini sama saja dengan mencari masalah.

“Kalau jargonnya Pegadaian adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah ini pemerintah kota bahkan menyelesaikan masalah menambah masalah,” ungkapnya.

“Makanya kita meminta agar pemerintah lebih cerdik,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

Mubin mengaku khawatir pemkot kesulitan membayar gaji para PTT ini.

“Jadi pemkot harus melakukan kajian, karena kita belum tahu pemkot mengangkat PTT itu tahun sekarang atau tahun depan. Tapi kita memberikan ikhtiar sejak awal,” jelasnya.

Ia menambahkan, honor PTT juga cuma Rp 1 juta lebih dari dulu sampai sekarang. Karena itu, pemkot harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan juga.

“Karena upah minimum kota kita ini kan sudah di atas Rp 2 juta, masak kita hanya berikan Rp 1 juta untuk yang mempunyai ijazah sarjana dan Rp 900 ribu untuk ijazah SMA,” cetusnya.

“Jadi masyarakat butuh kepastian dan keadilan sehingga tidak ada yang saling merugikan. Artinya kepastian itu ada manfaatnya untuk rakyat dan keadilan juga untuk rakyat,” tandas Mubin.