Tandaseru — Dalam rangka menyukseskan visi misi dan janji kerja Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) serta sejumlah instansi terkait melakukan sinkronisasi program prioritas daerah dan perencanaan pembangunan desa.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bidadari Kantor Bupati Halmahera Barat Kecamatan Jailolo, Selasa (29/6).
Didampingi Wakil Ketua TP-PKK Halbar Yulianti Amir, Ketua TP-PKK Halbar Mery Uang Popala menyampaikan, peran TP-PKK selaku fasilitator dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat.
Namun bukan hanya TP-PKK kabupaten, tetapi juga TP-PKK kecamatan, dinas terkait, dan kepala desa, serta seluruh stakeholders harus terlibat.
“Karena tujuannya untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat Halmahera Barat. Kalau masyarakat sudah diberdayakan secara merata, maka angka kemiskinan pasti berkurang, mutu pendidikan meningkat, kekerasan perempuan menurun, petani pintar mengelola lahan, dan masih banyak lagi keuntungan yang akan didapat,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala DPMPD Halbar, Asnath Sowo, yang ditemui usai kegiatan tersebut.
Ia menyatakan, dalam rangka menyukseskan SDGs Desa, DPMPD bersama Tim Penggerak PKK sebagai organisasi mitra pemerintah daerah, melaksanakan sinkronisasi program prioritas daerah lintas sektor dan perencanaan pembangunan desa, sebagaimana visi misi dan Bupati dan Wakil Bupati, di antaranya Aman, Adil dan Sejahtera.
“Dan janji kerja Bupati dan Wakil Bupati yaitu mewujudkan Halbar terang, Halbar digital, sehat, pintar, Halbar lancar, nyaman, dan Halbar tumbuh serta Halbar inovatif, yang diimplementasikan dalam Desa Pintar, Desa Sehat, serta Desa Aman,” paparnya.
Untuk itu, Asnath mengimbau seluruh stakeholders, dalam perencanaan pembangunan desa pada 2022 nanti difokuskan pada program pemberdayaan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.
Tak hanya itu, kata Asnath, terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga merupakan program prioritas desa di tahun 2022.
Karena menurutnya, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kasus seksual, sangat tinggi di Halmahera Barat. Sehingga akan dibentuk desa ramah perempuan dan anak.
“Saya juga mengimbau kepada seluruh pemerintah desa untuk mendukung kerja-kerja kader posyandu, sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan yang dibentuk oleh desa,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan