Sekilas Info

Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Morotai Bernilai Fantastis, Kejari Bakal Teruskan ke Kejati

Aksi di Kantor Kejati Maluku Utara mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi dana BUMDes dan Covid-19 Morotai. (Tandaseru/Rikam Hi Kamari)

Tandaseru -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang mengetahui pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2017, 2018 hingga 2019.

Kepala Kejari Pulau Morotai, Sobeng Suradal melalui Kasi Intel Kejari, Asep mengatakan, saat ini penanganan kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan data. Karena itu, Kejari belum bisa memberikan rincian informasi yang lebih detail.

"Saya sampaikan, sudah dikeluarkan surat perintah, jadi sekarang memang betul sudah ada pemeriksaan yang sudah kita lakukan untuk pengumpulan data dan keterangan terhadap BUMDes tahun 2017, 2018 dan 2019," ungkap Asep ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (8/4).

Asep bilang, identitas saksi yang telah diperiksa belum dapat dibeberkan.

"Akan tetapi nanti ada waktunya teman wartawan kita undang untuk bisa publikasikan kepada masyarakat secara umum dan secara gamblang mengenai penanganan," ucapnya.

Asep mengaku, selain anggaran BUMDes, ada juga penanganan kasus dugaan korupsi anggaran Covid-19 yang saat ini juga masih didalami data-datanya.

"Kalau untuk Covid-19 memang kita sudah melakukan kegiatan juga. Data-data yang kita terima dan keterangan-keterangan pun ini sementara kita dalami. Tapi masalahnya untuk Covid-19 anggarannya cukup besar, kemungkinan besar kita hanya bantu kirim data untuk diteruskan di tingkat lebih tinggi," jelasnya.

"Apakah itu ke Kejaksaan Tinggi atau ke Kejagung, kita belum tahu. Cuma intinya sampai saat ini sudah ada surat perintah tugas, dan ada data yang kita sudah amankan," tandas Asep.

Penulis: Irjan Rahaguna
Editor: Sahril A.o