Sula dan Taliabu Jadi Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal

Tandaseru -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Abdul Malik Sillia menyempatkan diri bersilaturahmi ke Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta, Rabu (24/2).

Dikutip dari laman Instagram Kemendes-PDTT, kedatangan Malik disambut Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana (PPSP) Sofyan Hanafi didampingi Koordinator Penyerasian Sarana dan Prasarana Permukiman, Sanitasi dan Lingkungan Imam Moerdo K., dan Kasubag Tata Usaha M. Qufal Umaternate.

Sesuai amanat Peraturan Presiden (PP) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, Kementerian Desa melalui Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal akan mendorong kementerian dan daerah lain agar mendukung daerah tertinggal untuk bisa lebih berkembang.

Pada kesempatan itu, Sofyan menyampaikan, pada tahun 2022 nanti Kabupaten Kepulauan Sula akan menjadi prioritas dan perhatian Kemendes.

"Kabupaten Pulau Taliabu akan pada tahun berikutnya (2023, red)," ujarnya.

Sementara itu, Malik yang juga Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara ini mengungkapkan, dirinya akan mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu untuk segera menyiapkan usulan program kegiatan untuk percepatan pembangunan di dua daerah tersebut.

"Saya akan mendorong agar Pemerintah Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu segera siapkan usulan program dalam rangka percepatan pembangunan di sana," tukas Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Malut ini.