“Membangun SDM yang unggul dan berkarakter, harus menempatkan pendidikan pada porsi terbesar. Pendidikan sebagai kawah candradimuka dituntut menyiapkan metode dan sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman,” katanya.
Ketua DPD memaparkan, sumber kemakmuran masa depan tidak lagi terdapat pada seberapa besar SDA yang tersedia, namun lebih membutuhkan keunggulan kompetitif dari masing-masing SDM tersebut.
“Saya berpesan jangan hanya bangga dengan apa yang dicapai sekarang. Karena ini baru tahap awal. Sebab tantangan kehidupan sesungguhnya ada di depan mata. Para wisudawan harus segera melengkapi kemampuan dan menambah terus pengetahuannya. Terlebih pada situasi akhir-akhir ini, bangsa kita dan dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19, tentu ruang gerak untuk beraktivitas dibatasi, namun ruang kreativitas dan inovasi harus terus diciptakan dan dikembangkan,” ungkapnya.
Politikus kelahiran Jakarta itu melanjutkan, sebenarnya para wisudawan merupakan generasi digital. Siapa yang mau belajar terus, niscaya akan memiliki masa depan.
“Bila kita menyaksikan keberhasilan dan kemajuan pembangunan negara Singapura, Korea Selatan dan Jepang, dimana SDA sangat terbatas, tapi karena produktivitas SDM, sehingga negara tersebut mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan,” ucapnya.
“Saya berharap dari kampus ini akan lahir pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya insani yang unggul dengan sumber daya kepemimpinan yang hebat pula,” imbuh pria 61 tahun tersebut.
Ketua DPD menjelaskan, salah satu fungsi DPD RI adalah melakukan pengawasan atas penerapan Undang-Undang. Termasuk program yang telah dicanangkan Pemerintah Indonesia. Semangat membangun Indonesia dengan pemerataan di 34 provinsi yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui konsep pembangunan Indonesiasentris.
“Salah satu pemicu atau momentum pembangunan besar di Maluku Utara, khususnya di Ternate dan Tidore, adalah puncak pelaksanaan kegiatan peringatan 500 tahun Ekspedisi Magellan dan Sail Tidore yang direncanakan pada November 2021. Sejumlah kementerian dan lembaga terlibat (Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian PUPR, Kementerian Parekraf, Kementerian Perhubungan serta sejumlah lembaga lainnya). Maka seluruh potensi di Malut harus bisa mengambil peran.
Tinggalkan Balasan