Sekilas Info

Nasdem akan Minta Kemenkeu dan PT SMI Kaji Ulang Pinjaman Pemkab Morotai

Ilustrasi anggaran PEN. (Istimewa)

Tandaseru -- Fraksi NasDem DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara menyatakan sikap menolak pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah senilai Rp 200 miliar. Pasalnya, proses pengajuan pinjaman dinilai janggal.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Morotai Deny Garuda mengungkapkan, penolakan tersebut juga mendapat dukungan DPW Partai Nasdem Malut.

"Terkait dengan pinjaman kita tadi sudah rapat di dalam, jadi kita masih menunggu evaluasi dari Provinsi, DPW Provinsi. Karena ini menjadi isu di Provinsi terkait dengan polemik ini sehingga dibawa oleh DPW. Setelah di sana melakukan diskusi dan kajian kajian terkait dengan pinjaman Rp 200 miliar, setelah itu ada surat dari DPW untuk sikap secara resmi Partai NasDem," paparnya, Selasa (27/10).

"Untuk itu kita menunggu sikap apa yang nanti disampaikan pimpinan wilayah Nasdem," sambungnya.

Ketua DPW Nasdem Malut Achmad Hatari lewat Sekretaris DPW Nurlaela Syarif menambahkan, berdasarkan kajian awal Nasdem pinjaman ini tidak melewati mekanisme yang ditetapkan sehingga tak disetujui Nasdem.

"Mekanismenya ini tidak sesuai prosedur dan mekanisme aturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu kita setujui. Ketika ada pinjaman yang diajukan, seharusnya ada komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif. Sebab di DPRD ada fungsi anggaran dan pengawasan. Pak Ketua DPW Nasdem selaku pimpinan Komisi XI dan Anggota Badan Anggaran DPR RI juga sudah menegaskan bahwa di pusat hal ini tidak dibolehkan,” tuturnya.

Nurlaela bilang, kehadiran Hatari di Morotai salah satunya lantaran mendapat informasi adanya ketidakharmonisan antara DPRD dengan Pemda. Dimana salah satu penyebabnya adalah persoalan pinjaman PEN tersebut.

Nasdem sendiri telah melakukan diskusi terbatas untuk menentukan sikap partai terhadap sejumlah persoalan di Morotai.

"Fraksi Nasdem DPRD Morotai harus bersikap tegas karena berkaitan dengaan pinjaman daerah senilai Rp 200 miliar sekian ini harus sesuai proses mekanisme aturan perundang-undangan," tegasnya.

Menurut Nurlaela, Nasdem juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur untuk meninjau kembali pinjaman tersebut.

"Kita ketahui berkaitan dengan pinjaman ini dalam konteks refocusing dan juga rasionalisasi anggaran untuk penanganan krisis Covid-19 sekarang. Akan tetapi jika kajian ini jika diprioritaskan ke kepentingan masyarakat Morotai maka Partai Nasdem berada di garda depan," cetusnya.

"Tapi jika dasar dan kajian pinjaman tersebut tidak mengedepankan aspek publik maka Fraksi Nasdem di Pulau Morotai didorong untuk tidak menyetujui proses pinjaman yang diajukan oleh Pemerintah Pulau Morotai," tandasnya.

Penulis: Irjan Rahaguna
Editor: Sahril Abdullah